:
Jakarta, InfoPublik - Pertumbuhan positif telah terjadi dalam beberapa kuartal terakhir, namun beberapa risiko masih membayangi perekonomian global. Kemunculan varian baru COVID-19 seperti Omicron dan distribusi vaksin yang belum merata, menjadi tantangan tersendiri untuk pemulihan ekonomi. Diskusi G20 jalur keuangan pun dimulai membahas hal itu
"Diskusi G20 Jalur Keuangan akan mengupayakan strategi pemulihan ekonomi jangka panjang untuk pencegahan, kesiagaan, dan respon yang lebih baik untuk potensi pandemi di masa depan.. Melalui pertemuan FCBD dua hari ini, forum juga akan membahas skema bantuan restrukturisasi utang untuk negara miskin sebagai salah satu agenda, guna memperkuat ketahanan finansial negara tersebut," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan, Wempi Saputra saat membuka Pertemuan kedua tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral atau Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) G20 pada Selasa (15/2/2022).
Pertemuan kedua FCBD yang dilangsungkan mulai 15-16 Februari 2022 menandai dimulainya rangkaian pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) Jalur Keuangan Presidensi G20 Indonesia dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.
Pertemuan kedua FCBD itu membahas usulan Komunike pertama (First Communique Drafting) untuk selanjutnya dibahas dalam FMCBG meeting yang akan diselenggarakan pada 17-18 Februari 2022. Adapun komunike yang dirumuskan tertuju pada upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
“Sangat penting bagi negara-negara anggota G20 untuk menunjukan kepemimpinan dalam mendukung pemulihan ekonomi dunia, serta dalam memperkuat koordinasi sektor keuangan dan kesehatan. Hal ini tentunya untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Wempi.
Komunike merupakan pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang ingin disampaikan kepada publik dan biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20.
Usulan Komunike pertama dari pertemuan kedua tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral ini akan dibahas lebih lanjut untuk dapat diadopsi sebagai komitmen bersama anggota G20 pada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Selanjutnya, komunike akan menjadi landasan untuk pembahasan lebih jauh dalam forum Kelompok Kerja (Working Group). Terdapat enam agenda yang dibahas dalam perumusan Komunike ini, yaitu: (i) perekonomian dan kesehatan global, (ii) arsitektur keuangan internasional, (iii) isu sektor keuangan, (iv) keuangan berkelanjutan, (v) infrastruktur, dan (vi) perpajakan internasional.
Dengan kondisi masih terjadinya peningkatan kasus baru COVID-19, penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di tahun ini masih dilakukan secara hybrid (fisik dan virtual), dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk pertemuan fisik. Selanjutnya, pertemuan G20 di tahun ini tidak hanya dihadiri oleh negara anggota, namun juga beberapa negara undangan seperti Singapura dan Uni Emirat Arab, serta sembilan organisasi internasional seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB), Financial Action Task Force (FATF), Financial Stability Board, Global Infrastructure Hub (GI Hub), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank dan World Health Organization (WHO).
Pelaksanaan Agenda FCBD Sesuai Rencana
Sekretaris Logistik Finance Track G20, Rudy Rahmaddi, mengatakan bahwa pelaksanaan agenda 2nd FCBD Meeting dan 1st FMCBG Meeting sebagai bagian dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan panitia.
Namun demikian, panitia terus melakukan mitigasi dan penyesuaian di lapangan serta juga dengan terus memonitor perkembangan kasus COVID-19.
Mengenai keputusan pemindahan lokasi pertemuan FCBD dan FMCBG dari Bali ke Jakarta, Rudy mengatakan bahwa panitia terus memantau perkembangan kasus COVID-19 dari waktu ke waktu, tidak hanya secara nasional tetapi juga global dan termasuk perkembangan COVID-19 di negara-negara transit yang merupakan titik-titik transit delegasi untuk datang ke Indonesia.
Selain itu, panitia juga memperhatikan ekpektasi kehadiran dari para delegasi yang mereka sampaikan melalui survei kehadiran sebelumnya.
“Pada waktu melakukan survei kehadiran kepada para delegasi ini sebelum mereka datang, sebagian besar peserta itu lebih memilih penyelenggaraan di Jakarta pada waktu itu. Ini mungkin salah satunya karena didukung oleh pertimbangan pada saat itu (waktu survei diselenggarakan) belum ada penerbangan transit dari Jakarta ke Bali, yang kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk akhirnya memilih pertemuan di Jakarta, serta pertimbangan kasus COVID-19 yang ada di negara masing-masing,” jelas Rudy.
Rudy melanjutkan bahwa hal ini juga menjadi satu keputusan dari panitia untuk menyesuaikan rencana penyelenggaraan yang tadinya di Bali dipindahkan ke Jakarta untuk memaksimalkan kehadiran para delegasi.
“Namun demikian, penyelenggara ini hanya bertukar tempat saja karena di dalam tabel perencanaan kita yang tadinya penyelenggaran meeting untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central negara-negara G20 di Februari 2022 yang sedianya diselenggarakan di Bali kita pindahkan ke Jakarta, dan nanti yang Juli 2022 pertemuan yang ketiga itu nanti akan kita ganti dengan pertemuan yang sedianya direncanakan ke Jakarta tapi nanti kita ganti di Bali,” tambah Rudy.
Mengenai kebijakan penanganan protokol kesehatan bagi para delegasi negara-negara G20, Rudy mengatakan bahwa panitia penyelenggara bersama Satgas Penanganan COVID-19 Nasional terus berkoordinasi dan melakukan kolaborasi dalam pengaturan dalam pelaksanaannya.
“Kita lakukan secara kolaboratif antara Satgas COVID-19 Nasional kemudian Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang terkait baik itu TNI-Polri untuk mengatur dan menyelenggarakan protokol kesehatan bagi para delegasi,” kata Rudy.
Selanjutnya, Rudy menegaskan bahwa panitia akan menerapkan skema travel bubble sebagai bentuk karantina bagi delegasi yang datang ke Jakarta. Dengan jadwal kegiatan yang sangat ketat maka dalam skema bubble, pelaksanaan pertemuannya itu sendiri menjadi bagian dari karantina.
“Jadi selama mereka menyelenggarakan pertemuan itu kita atur supaya minimal kontak dengan pihak yang di luar pertemuan itu sendiri. Kita atur sedemikian rupa sehingga tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat dari luar, ataupun kalaupun ada berinteraksi itu hanya untuk mereka yang mendukung terkait dengan penyelenggaraan pertemuan ini, dan selama pertemuan itu kita wajibkan untuk melaksanakan swab antigen, serta pada saat kedatangan di Indonesia kita wajibkan dia untuk swab PCR dan hasilnya harus negatif sebelum dia menyelenggarakan pertemuan di Indonesia,” tegas Rudy.
Foto: Biro KLI Kemenkeu RI
