:
Jakarta, InfoPublik - Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 akan membuka akses bagi 91,3 juta penduduk Indonesia, yang saat ini belum tersentuh layanan perbankan atau unbankable. Indonesia pun mendorong hal itu bisa dibahas dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022.
Karena BSPI 2025, juga akan membuka akses bagi 62,9 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) ke dalam ekonomi formal dan keuangan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi.
“Kami optimistis dengan sinergi semua pihak dapat mewujudkan visi BSPI 2025,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono, pada seminar bertajuk “The Role and Impact of Payment Digitalization in Achieving a Truly Inclusive Development", pada Selasa (15/2/2022).
Kegiatan itu, merupakan bagian dari hari kedua rangkaian side event Pertemuan Tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20, yang berlangsung mulai 14-19 Februari 2022 di Jakarta.
Sebagai informasi, BSBI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Selain itu juga untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.
Adapun lima visi dari BSPI yakni working group yaitu open banking, sistem pembayaran ritel, sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan data dan digitalisasi.
“BSPI 2025, sepenuhnya berorientasi pada pembangunan ekosistem yang sehat sebagai panduan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia lebih lanjut,” tuturnya.
Menurutnya inklusi keuangan digital masuk dalam agenda prioritas Presidensi G20 untuk meningkatkan produktivitas, ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Tak hanya itu, ia juga menyebut terdapat beragam peluang dari penggunaan teknologi digital untuk transaksi ekonomi keuangan. Pertama digitalisasi membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, lantaran tersedianya akses dan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi.
Selain itu, melalui digitalisasi ia berharap masyarakat dan pelaku UMKM dapat tersentuh layanan finansial atau perbankan, oleh karena itu peningkatan literasi keuangan juga masih perlu ditingkatkan.
“Layanan keuangan digital lebih terjangkau dan mudah diakses dan dapat mendorong masyarakat atau segmen UMKM yang masih unbanked population atau kurang mengenal keuangan dan teknologi dapat terdorong menuju digitalisasi keuangan. Selain itu, digitalisasi juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkelanjutan khususnya di kalangan UMKM,” ucapnya.
Transaksi QR Dukung Integrasi Keuangan
Doni memaparkan, Indonesia memiliki inisiatif untuk memperluas layanan QR Code Indonesian Strandard (QRIS) yang menghubungkan pembayaran antar negara (Cross-border QR) melalui interkoneksi kode QR nasional dengan negara tetangga.
Hal itu, juga menandai pencapaian tonggak penting dalam inisiatif Konektivitas Pembayaran ASEAN, yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi keuangan di kawasan ASEAN. Pernyataan tersebut disampaikan
QR Cross-border berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (LCS).
"Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand (BOT) telah melakukan uji coba QR Cross-border yang memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan," ujar Doni.
Sejalan dengan itu, lanjut Doni, QR Cross-border merupakan insiatif masa depan dengan pendekatan pruden yang dapat meningkatkan nilai UMKM dan pemulihan sektor pariwisata, tutur Ketua Komite II Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Adriaansz.
Lebih lanjut, Wakil Ketua AFTECH, Harianto Gunawan, meyakinkan bahwa akseptasi pembayaran yang luas penting bagi pembayaran digital, dan menjadi aspek penting bagi pemulihan ekonomi. Secara lebih luas, Ketua III KADIN, Kaspar Situmorang, juga menyampaikan bahwa transaksi cross border yang lebih handal dan terjangkau dapat membantu UMKM serta perdagangan internasional, dan mendukung kemudahan wisatawan pada sektor pariwisata.
Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian agenda prioritas jalur keuangan Presidensi G20 yang dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi pelaku ekosistem pembayaran menuju ekonomi Indonesia yang maju dan terintegrasi secara digital. Bank Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan pembayaran digital dengan memperhatikan keseimbangan antara mendukung inovasi dan mitigasi risiko.
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube BI
