:
Mandalika, InfoPublik - Bank Sentral AS, The FED, mulai melakukan kebijakan pengurangan likuiditas atau tapering. Kebijakann exit strategy The FED tersebut perlu dimitigasi oleh negara-negara berkembang. Indonesia akan mendorong itu dilakukan melalui Presidensi G20.
Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Rudy Brando Hutabarat, mengatakan dampak exit strategy The FED bisa dimitigasi. Exit strategy yang tidak diperhitungkan dan dikomunikasikan dengan baik akan mengganggu pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang.
"Kalau direncanakan dengan baik, maka dampaknya ke negara-negara emerging lebih terbatas. Ini mengapa penting? Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka dia akan lebih fokus pada pemulihannya. Sehingga ikut bareng-bareng menjadi pulih bersama-sama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu," jelas Rudy dalam MEDIA BRIEFING PERSIAPAN 2ND FCBD & 1ST FMCBG G20: Momentum Ekonomi Dunia Bangkit dan Pulih Bersama pada Senin (14/2/2022).
Rudy memaparkan, Pemerintah menyiapkan enam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dalam pertemuan G20 Indonesia 2022. Salah satu agenda prioritas adalah membahas normalisasi kebijakan atau exit strategy (kebijakan keluar dari krisis) yang akan dilakukan negara-negara maju, salah satunya Amerika Serikat (AS).
Exit strategy yang dilakukan AS melalui Bank Sentralnya, bisa memberikan efek rambatan (spill over) pada negara-negara perkembang. Sebab, saat ini pemulihan ekonomi belum merata, terutama di negara-negara berkembang.
"Kenapa kami menekankan yang exit strategy to support recovery? Karena kita lihat saat ini pertumbuhan ekonomi dunia, pemulihannya tidak merata. Jadi ada yang cepat, ada yang masih lambat," kata Rudy.
Jika perekonomian negara-negara di dunia bisa pulih secara serempak, akan memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan terkait exit strategy menjadi prioritas dalam finance track Presidensi G20 Indonesia tahun ini.
"Ketika ekonomi dunia mengalami pemulihan, maka kita lihat permintaan ekspor kita meningkat. Peningkatan ekspor itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, permintaan yang pulih dari dunia, permintaan meningkat, dan harganya juga meningkat. Komunikasi antara harga dan kuantitas, itu memberi keuntungan bagi kita, sehingga kita dapat efek positif dari exit strategy. Ekonomi Indonesia juga bisa fokus melakukan pertumbuhan domestiknya dengan lebih baik," kata Rudy.
Pada kesempatan yang sama, Wempi Saputra selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional mengatakan bahwa fokus prioritas yang dicanangkan dalam Presidensi G20 Indonesia adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan.
Menurut Wempi, terkait dengan event G20 yang segera berlangsung di Indonesia, hal yang menjadi fokus pembahasan dan salah satunya transformasi digital terutama soal sistem pembayaran.
"Pada forum G20 tersebut Indonesia akan mengenalkan suatu sistem pembayaran dalam era digital yang akan dapat di gunakan di negara-negara anggota G20. Ini terkait dengan cross border payment, transaksi perdagangan antar negara, dan bagaimana kita mengenalkan digital currency dari mata uang bank sentral," kata Wempi.
Wempi menjelaskan, untuk negara-negara berkembang, penting untuk melakukan transisi ke ekonomi hijau. Selain itu isu perubahan iklim juga membuat para para negara-negara maju konsen untuk menanggulangi hal tersebut.
"Negara berkembang membutuhkan suatu transition, bagaimana mengakses pasar terhadap investasi yang mengarah pada green economy. Jadi sustainable finance menjadi sangat popular terkait perubahan iklim," kata Wempi.
Menurut Wempi, pemerintah juga akan siap mencari pendanaan untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia melalui diskusi tentang financial inclusion. "Dalam era digital, sudah banyak kebijakan dan ini terus di dorong, kita akan coba maksimalkan diskusi dalam financial incusion," pungkasnya.
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube FMB9
