:
Oleh Tri Antoro, Senin, 14 Februari 2022 | 12:18 WIB - Redaktur: Untung S - 658
Jakarta, InfoPublik - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 bisa digunakan untuk meningkatkan penetrasi dan perluasan pembayaran digital secara global, namun penting untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital untuk mewujudkan hal itu.
Selain dukungan negara-negara G20, meningkatkan literasi dan keterampilan digital, menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi pembayaran digital di seluruh pelosok tanah air. Sehingga, transaksi perdagangan yang dilakukan dapat semakin mudah dilakukan.
"Yang sangat fundamental adalah meningkatkan digital skill dan digital literacy," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani dalam acara virtual Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking, sebagai side event G20 yang digelar Bank Indonesia (BI), pada Senin (14/2/2022).
Menurut Shinta, instansi pemerintah yang berkaitan dengan digital literasi dan keterampilan digital harus senantiasa meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Agar masyarakat terpengaruh melakukan dua hal itu dalam kehidupan sehari-hari.
"Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap literasi dan keterampilan digital sangat penting mendukung implementasi pembayaran digital," tuturnya.
Dengan melakukan dua hal itu, disinyalir akan membuat masyarakat segera beralih menggunakan pembayaran digital. Mengingat, banyak manfaat yang akan didapatkan kala menggunakan layanan pembayaran digital itu.
Dalam beberapa waktu ke depan, dapat membuat masyarakat yang kerap melakukan pembayaran dengan mata uang segera beralih menggunakan pembayaran digital.
"Sebanyak 66 persen masyarakat masih belum melakukan transaksi digital, masih menggunakan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah," imbuhnya.
Shinta melanjutkan, melalui pembayaran digital akan membuat perekonomian dalam negeri semakin inklusif. Sebab, dapat mempermudah lalu lintas keuangan kepada para pemangku kepentingan di dalam negeri.
Dengan begitu, para pelaku usaha yang masuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat terbuka lebar mengembangkan usahanya. Melalui sistem pembayaran digital yang saat ini tengah gencar disosialisasikan oleh pemerintah beserta pemangku kepentingan lain.
"Mendukung pelaku UMKM menjadi lebih berkembang," katanya.
Saat ini, tambah Shinta, sejumlah perbaikan dalam sektor telekomunikasi harus segera dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Peningkatan akses telekomunikasi harus dapat ditingkatkan di atas kapasitas 17 Mbbps.
Itu penting, agar setiap masyarakat yang berada di wilayah pelosok mendapatkan kualitas jaringan telekomunikasi yang baik. Dengan begitu, masyarakat di sana dapat melakukan pembayaran digital.
"Rata-rata kapasitas jaringan internet hanya berkisar 17 Mbbps, harus lebih ditingkatkan dalam implementasi di atas," imbuhnya.
Kemudian, disahkannya perundangan yang berkaitan dengan perlindungan data juga harus segera dilakukan. Itu penting, dalam memastikan perlindungan hukum kepada setiap pengguna ruang digital yang nelakukan pembayaran digital ke depan.
Dengan begitu, pengguna pembayaran digital di tanah air dapat merasakan keamanan kala menggunakan layanan itu.
"Regulasi digital yang akan melindungi layanan pembayaran digital," pungkasnya.
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube BI
