:
Jakarta, InfoPublik – Sejalan dengan Presidensi G20, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan jauh sebelum pandemi COVID-19, pada Mei 2019, BI telah meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dampaknya ekonomi Indonesia bisa bertahan dan menuju pemulihan saat ini.
BI makin optimis BSPI 2025, akan tercapai sesuai target setelah Presidensi G20 Indonesia pada 2022 ini memastikan, bahwa transformasi ekonomi digital, menjadi salah satu topik utama yang diusung dalam G20 di jalur keuangan atau finance track.
“Kembali pada Mei 2019 kami menerbitkan visi kami tentang sistem pembayaran Indonesia yang dinamakan BSPI 2025. 10 bulan sebelum pandemi, kami meluncurkannya,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking, sebagai side event G20 yang digelar BI, secara hybrid Senin (14/2/2022).
Menurut Gubernur BI, pihaknya perlu mengintegrasikan potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia, dari perbankan digital, fintech, hingga Ecommerce, dalam satu sistem yang mempermudah akses keuangan di mana pun berada.
Perry menuturkan, BSPI 2025, adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.
Blueprint itu sendiri, berisi lima Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh lima working group.
Lima itu antara lain, open banking, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan.
“BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 key deliverables, yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu sejak 2019 sampai dengan 2025.
Terkait Presidensi G20 yang diemban Indonesia 2022 ini, Perry mengaku sangat bersyukur, karena sebelum pandemi melanda, pemerintah melalui BI telah memiliki pedoman melakukan transformasi digital di sektor keuangan.
Sehingga, ketika pandemi mobilitas masyarakat di sektor keuangan tidak terhambat dan masih bisa berlanjut, meski ada sedikit hambatan tetapi tidak cukup berarti mengganggu aksesibilitas sistem keuangan.
“Kami sangat bersyukur, meski pandemi, karena sudah dijalankan sejak Mei 2019, kurang lebiah sekitar 10 bulan sebelum COVID-19 menyerang secara penuh, kita sudah siap, sehingga sesuai visi BI, Indonesia tidak mengalami kemerosotan ekonomi di bisnis keuangan hingga sistem pembayaran. Justru saat ini, kita bisa survive (bertahan) menuju pemulihan,” tutur Gubernur BI.
Perry menjelaskan, digitalisasi yang menjadi salah satu agenda utama di jalur keuangan. Mendorong Indonesia mengajak seluruh negara terutama anggota G20, untuk memandang pentingnya memperbesar operasi pembayaran di lintas batas, sehingga akses keuangan global bisa tanpa ketimpangan antarnegara.
Saat ini, Perry mengakui, BI juga telah mengembangakan Quick Response (QR) code serta application programming interface (Open API). Hal tersebut, ditujukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses keuangan di mana pun.
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube BI
