Ini Alasan Kesenjangan Digital Jadi Isu Penting DEWG G20

Jakarta, InfoPublik - Kesenjangan digital, yang masih terjadi di berbagai negara dipastikan akan menjadi isu penting yang akan disasar atau di address oleh Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG), dalam presidensi G20 Indonesia 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo) dan juga Chair Digital Econimic Working Group (DEWG), Mira Tayyiba, menjelaskan kesenjangan digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi, jika tidak segera dicarikan cara untuk mengatasinya.

“Kesenjangan itu, yang akan kita address karena bila pemerintah, melalui Kominfo dan melalui Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar,” ujar Sekjen Kominfo dalam Webinar Sofatalk: Konektifitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi COVID-19 yang digelar Kementerian Kominfo secara daring pada Jumat (11/2/2022).

Webinar itu, dihadiri pembicara antara lain Sekjen Kominfo, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjajaran Arfin Sudirman, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Sarwoto Atmosutarno, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia M Arif Angga, dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia Bima Laga.

Lebih lanjut Mira menjelaskan, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan keadaan infrastruktur, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak dan keamanan ruang digital.

Dalam hal itu anak-anak, terutama usia sekolah, sudah harus bersinggungan dengan teknologi digital untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mereka pada saat pandemi.

“Mereka (anak-anak) sudah memiliki atau sudah ditugaskan sekolahnya untuk melakukan pencarian atau browsing, tetapi ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman,” katanya.

Isu keamanan ruang digital (online safety) dinilai masih terkait penggunaan teknologi digital oleh kalangan rentan yang dinilai masih harus ditingkatkan seiring bertambahnya anak-anak pengguna gawai ponsel pintar.

Selain itu, kelompok yang dinilai rentan adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena paling terdampak pandemi,

Dengan migrasi ke platform digital, katanya, sudah banyak UMKM yang bisa bisa tumbuh dan berkembang di era pandemi.

“Jadi, pemanfaatan teknologi digital itu sangat beragam dan harus dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu baru dari sisi pemanfaatan,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi penyediaannya, lanjut Mira, hingga kini masih ada bisnis yang modelnya bersifat konvensional, sehingga mereka mendapat tantangan bagaimana mengelola disrupsi dari teknologi digital.

“Sekarang sudah banyak perusahaan berbasis digital misalnya over-the-top, bagaimana kita menciptakan fair playing field (zona bermain yang adil) antara pemain konvensional dengan pemain berbasis digital,” imbuhnya.

Arfin Sudirman menambahkan, Kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia, yang membutuhkan upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia untuk mengatasinya.

Dalam hal itu, Afrin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggungjawab digital (digital responsibility) supaya tidak ada kelompok yang tertinggal (nobody left behind) dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.

“Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya,” pungkasnya.

Foto: Tangkapan Layar Kanal Zoom Kominfo