Dirjen IKP: Instansi Pemerintah Bisa Bentuk “Branding” Presidensi G20 yang Lebih Baik

Jakarta, InfoPublik – Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah diajak untuk membentuk branding atau pencitraan, terkait desain Presidensi G20 Indonesia 2022 yang lebih baik. Terutama tiga isu utama event itu.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, menjelaskan, branding yang baik diperlukan supaya isu-isu utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia didukung masyarakat, baik di dalam dan luar negeri.

“Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang berada dalam G20, tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana agar isu-isu tadi dapat didukung oleh negara-negara lain juga seluruh masyarakat Indonesia dan di ASEAN, terlebih lagi di mata internasional. Kita perlu membentuk desain branding yang lebih baik,” ujar Dirjen IKP Kominfo dalam webinar “Kick Off Setneg Mantul Road to G20” pada Jumat (4/2/2020).

Menurut Usman, tiga isu utama tersebut antara lain; memperkuat arsitektur Kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Isu memperkuat arsitektur Kesehatan global, katanya, muncul untuk menjawab tantangan adanya kesenjangan dalam penanganan pandemi seperti ketersediaan vaksin yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

Isu transformasi ekonomi berbasis digital diharapkan menjadi potensi kebangkitan ekonomi bagi banyak negara, khususnya bagi Indonesia.

Sedangkan isu transisi menuju energi berkelanjutan, akan dimulai dengan mendorong pengelolaan energi yang melimpah untuk diproses menjadi energi ramah lingkungan dan disimbolisasikan melalui mobil listrik yang akan digunakan dalam perhelatan Presidensi Indonesia G20 2022.

“Tiga isu tadi, akan terus disuarakan oleh Indonesia selama memegang tampuk Presidensi G20. Ketiganya menyangkut banyak sektor, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di sektor privat (swasta),” jelasnya.

Lebih lanjut Usman menjelaskan, dalam membentuk branding Presidensi Indonesia G20 yang baik di dalam negeri, diperlukan pendekatan yang lebih mengena dan lebih membumi untuk menjangkau masyarakat, terutama di daerah sekitar lokasi pertemuan.

Dalam hal itu, Istilah-istilah asing dan elitis dinilai harus dibahasakan menjadi narasi yang dapat dipahami oleh siapapun, terutama publik yang menjadi sasaran kita.

“Agar Presidensi G20 terlaksana dengan baik kita butuh partisipasi masyarakat dan untuk mendapat partisipasi masyarakat kita butuh trust atau kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu,” katanya.

Usman juga mencontohkan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya dalam membentuk branding ini, seperti dengan meluncurkan G20Pedia yang bisa diakses melalui indonesiabaik.id.

Selain itu, lanjut Usman, Kementerian Kominfo juga telah berkoordinasi dengan orgasisasi profesi kehumasan baik pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan komunikasi publik.

“Saya yakin kolaborasi seperti ini dapat dilakukan oleh instansi kita masing-masing dengan merangkul komunitas media dan industri sebagai mitra kerja jangkauan kita makin luas dan sumberdaya kita pun bertambah,” tuturnya.

Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube Setneg