Menko Perekonomian RI Ajak Australia Dukung Presidensi G20 Indonesia

:


Oleh lsma, Sabtu, 29 Januari 2022 | 16:37 WIB - Redaktur: Untung S - 304


Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengajak Pemerintah Australia untuk bekerja sama dan mendukung inisiatif Indonesia dalam menyukseskan berbagai agenda Presidensi G20.

Pada saat menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Wilayah Utara Australia David Littleproud MP di Jakarta pada 27 Januari 2022, Menko Airlangga juga mengajak Australia untuk berpartisipasi dalam concrete deliverables berupa proyek terkait tiga agenda prioritas G20 yang diusung Indonesia, yakni kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan isu transisi energi.

Dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (29/1/2022). disebutkan bahwa, terkait isu kesehatan global, Menteri David Littleproud MP menyampaikan bahwa Australia berkomitmen untuk mengirimkan sebanyak 20 juta dosis vaksin hingga pertengahan 2022 untuk kawasan Indo-Pasifik.

Dalam isu transisi energi, kedua menteri memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya komitmen tentang pengurangan emisi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta pengembangan produksi mobil listrik dan baterai.

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi salah satu tawaran program Pemerintah Australia yakni agriculture visa program yang memberikan kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di Australia untuk bekerja dalam bidang pertanian.

“Kami menghargai tawaran Program Visa Pertanian Australia, namun mengingat perbedaan kondisi pertanian Indonesia dan Australia, perlu dilakukan berbagai pelatihan pendahuluan dan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan kesiapan untuk tinggal di Australia dan isu sosial lainnya,” ujar Menko Airlangga.

Tawaran program kerja sama tersebut berjalan seiring dengan kerja sama people to people link yang telah disediakan dalam skema IA-CEPA seperti Program Pertukaran Keterampilan, pelatihan berbasis Tempat Kerja, dan peningkatan kuota untuk Visa Kerja dan Liburan.

Foto: Humas Ekon