:
Jakarta, InfoPublik - Sebagai rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia, pada 20-21 Januari 2022 telah dilakukan pertemuan kelompok kerja infrastruktur (Infrastructure Working Group/IWG) G20 yang pertama.
Selaras dengan tema besar Presidensi Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, pertemuan tersebut membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia pascaCOVID-19, melalui pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, dalam siaran persnya, Jumat (21/1/2022) menjelaskan bahwa pertemuan IWG G20 akan berlangsung selama beberapa kali di tahun 2022 untuk membahas dan mempertajam peran investasi infrastruktur selama dan setelah pandemi dengan berfokus pada empat agenda utama.
Agenda tersebut yaitu (i) meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) dengan mendorong partisipasi sektor swasta; (ii) menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah; (iii) meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur; dan (iv) mendorong infrastruktur transformatif pasca COVID-19.
Pertemuan IWG G20 di tahun ini juga akan melanjutkan pembahasan topik legacy dari Presidensi-Presidensi G20 sebelumnya antara lain terkait pengembangan indikator investasi infrastruktur yang berkualitas atau quality infrastructure investment (QII).
Sehari sebelum pertemuan IWG G20, di 19 Januari 2022 juga dilaksanakan seminar dengan tema “Scaling up sustainable infrastructure investment by leveraging private sector participation”, untuk membuka pembahasan agenda selama setahun dengan mengundang pihak-pihak swasta dan stakeholder infrastruktur lainnya.
Melalui pertemuan pertama dan seminar ini, Indonesia berupaya untuk memperoleh masukan dari negara anggota G20 dan lembaga internasional, mengenai agenda infrastruktur G20 dan hasil-hasil (deliverables) yang akan dicapai selama setahun ke depan, yang selanjutnya akan diajukan untuk dibahas dalam pertemuan deputi dan pertemuan menteri keuangan serta gubernur bank sentral pada Februari 2022.
Foto: Istimewa
