:
Jakarta, InfoPublik- Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.
Chief of Public Policy and Government Relations GoTo, Shinto Nugroho, menyatakan bahwa Presidensi G20 bisa menjadi kesempatan untuk menunjukan kepada dunia bahwa kemajuan industri ekonomi digital di Indonesia berdampak positif bagi masyarakat luas.
GoTo, perusahaan teknologi yang menaungi Gojek pun siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.
“GoTo siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan penyelenggaraan Presidensi G20. Ini menjadi momentum kita bersama, untuk bisa menunjukkan kemajuan industri ekonomi digital Indonesia kepada dunia dan dampak positifnya bagi masyarakat luas," kata Shinto Nugroho dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Jumat (14/1/2022).
Shinto Nugroho pun berharap melalui ajang ini Indonesia bisa menjadi lokomotif transformasi digital untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam negeri maupun global.
Hal ini dilakukan dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menyatakan bahwa isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. Oleh karenanya, penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.
Selain itu, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi Digital Economy Working Group (DEWG) dipercaya akan membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.
"Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang," kata Menkominfo.
Menurut Menkominfo, posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital. G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.
Menkominfo Johnny menegaskan ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Menteri Johnny pun mengajak semua pihak untuk memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.
"Tidak hanya antar pemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya. Kementerian Kominfo mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital, untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia," tegas Menkominfo.
Menurut Menkominfo, peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.
"Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara keberlanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF," jelas Menkominfo.
Menkominfo Johnny mengharapkan melalui DEWG, pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor. Sehingga akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.
Dalam DEWG, Kementerian Kominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, Konektivitas dan Pemulihan PascaCOVID-19 (Connectivity and Post- COVID-19 Recovery).
Pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan menurut Menkominfo akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi.
Isu prioritas kedua berkaitan dengan Literasi Digital dan Keterampilan Digital (Digital Skills and Digital Literacy).
Menurut Menkominfo Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.
Ketiga, isu prioritas Arus Data Lintas Batas Negara (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas dengan tetap mengedepankan kedaulatan data.
Isu dalam tiga prioritas presidensi G20 Indonesia di masing-masing Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) G20 telah disusun ke dalam tiga klaster, yaitu Global Health, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.
Dalam Presidensi G20, DEWG akan berperan sebagai muara bagi streamlining isu digital dari seluruh WG dan EG untuk menjaga koherensi isu.
Kementerian Kominfo juga mendorong agar sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang menjadi pengampu pada seluruh working groups dan engagement groups dapat semakin ditingkatkan.
Foto: Istimewa