:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 6 Januari 2022 | 15:55 WIB - Redaktur: Untung S - 669
Jakarta, InfoPublik – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 akan memproritaskan tiga hal yakni arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital.
Hal itu disampaikan Menlu Retno secara virtual dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun 2022, Kamis (6/1/2022).
“Presidensi G20 Indonesia 2022 juga diharapkan mampu menjadi katalis dalam pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19,” kata Menlu Retno.
Dalam acara tersebut, Menlu Retno juga menyoroti ketimpangan vaksinasi COVID-19.
Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 41 negara yang tingkat vaksinasi COVID-19 belum mencapai 10 %, dan 98 negara dengan tingkat vaksiansi kurang dari 40 %.
Selain itu, Menlu Retno menegaskan Indonesia harus mampu memproduksi vaksin dan obat sendiri.
"Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya ketahanan kesehatan," ujarnya.
Menlu Retno menambahkan sampai dengan akhir Desember 2021, lebih dari 270 juta dosis vaksin telah diterima Indonesia, dan cakupan vaksinasi mencapai 40 persen target populasi.
"Sampai dengan 22 Desember 2022, Indonesia berhasil memenuhi target vaksinasi dari WHO yakni 40 % penduduk," urainya.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno juga menyoroti rivalitas antarnegara besar di kawasan Indo Pasifik.
Menlu Retno menegaskan, Indonesia akan tetap berpedoman kepada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
"Klaim apapun dan dari pihak manapun harus sesuai hukum internasional, dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum internasional," ujar menlu.
Menlu menambahkan pada 2022 pihaknya akan melanjutkan pembicaraan perbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Philipina, dan Vietnam.
"Dengan Malaysia akan dibahas perbatasan di Selat Malaka, dan dengan Vietnam terkait garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," katanya.
Foto: Kementerian Luar Negeri RI