Menkeu: Pemberdayaan Perempuan dalam Perekonomian Sangat Fundamental

Jakarta, InfoPublik – Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi adalah hal yang fundamental bagi pemulihan global. Partisipasi wanita begitu penting, sehingga kesetaraan gender menjadi hal yang juga penting dalam strategi ekonomi.

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual dalam acara G20 Women's Empowerement Kick-Off Meeting pada Rabu (22/12/2021).

Dalam tataran keluarga, lanjut Menkeu, perempuan memiliki partisipasi dalam pembangunan ekonomi dengan tanggungjawab diantaranya meningkatkan kualitas anak-anak, dimana anak-anak ini adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan ekonomi dimasa datang.

Kesetaraan perempuan dimaksukan bukan hanya mereka harus setara, tapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa meningkatkan kapasitas diri, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, maupun sebagai pengusaha.

Menkeu menambahkan jika pandemi COVID-19 telah meberikan dampak yang cukup dalam, khususnya bagi para wanita. Hal ini dikarenakan banyak wanita yang berkecimpung dalam sektor informal.

"Pada saat kasus COVID-19 meningkat, tentunya ada pembatasan pergerakan masyarakat, bahkan terjadi lockdown, inilah mengapa aktivitas ekonomi, khususnya di sektor informal sangat terdampak," ujar Menkeu.

Hingga saat ini, diakui Menkeu jika dunia masih belum setara di sisi gender. Salah satu riset yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi.

“Itu terlihat dari sisi gaji atau upah yang diterima. Biasanya perempuan pada level yang sama posisinya, gaji dan upahnya lebih rendah dibandingkan laki-laki,” kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, dibutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk menutup ketimpangan gender (gender gap) di level global, menurut riset dari World Economic Forum (WEF) Report tahun 2020.

Menkeu menilai perempuan menghadapi berbagai hambatan di dalam rangka untuk bisa mendapatkan kesetaraan, tidak hanya dari sisi kesempatan, tapi juga pengakuan.

“Ini terutama karena perempuan memang masih tertinggal di dalam partisipasinya di ekonomi, perekonomian, dan juga dari sisi politik, pemberdayaan dan pengambilan keputusan secara politik,” kata Menkeu.

Untuk mengatasi ketimpangan gender, lanjut Menkeu, Pemerintah telah memasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) gender responsive budgeting. Mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring, hingga tracking bagaimana belanja negara mendukung terciptanya kesetaraan gender di Indonesia.

“Perlu dilihat apakah dimensi dari sisi gender itu tetap terjaga untuk memberikan kesempatan yang sama karena perempuan sering dihadapkan pada kondisi sosial, kultural, bahkan dari sisi norma yang menghalangi mereka atau dibuat seperti menjadi tambahan halangan bagi mereka untuk bisa bersama-sama maju di dalam kehidupan maupun di dalam peranan sosial ekonomi,” ujar Menkeu.

Salah satu program nyata pemerintah untuk mendukung pemberdayaan perempuan dikatakan Menkeu adalah Program Keluarga Harapan. Ada 10 juta keluarga yang masuk dalam program ini, mereka mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah, dan diberikan kepada ibu rumah tangga.

"Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp28,3 triliun untuk mensupport wanita," ujar Menkeu.

Untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam perekonomian, pemerintah terus membangun infrastruktur.

Dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah membangun satelit, fiber optic, agar setiap pedesaan bisa terkoneksi internet. Jaringan internet tentu akan mendukung promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana banyak perempuan yang bekerja maupun berwirausaha di sektor ini.