:
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 10 Juni 2022 | 12:53 WIB - Redaktur: Untung S - 389
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi perhelatan "GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Summit 2022" yang berlangsung di Marina Togo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
"Masalah tanah itu jika tersertifikasi, bisa tiba-tiba peluang untuk keluar dari kemiskinan yang absolut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di pesisir ini bisa disolusikan," kata Menparekraf Sandiaga, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Jumat (10/6/2022).
Kehadiran GTRA Summit 2022 merupakan ruang untuk bertukar pikiran dan pemecahan masalah dengan kementerian dan lembaga (KL), serta pemerintah daerah terkait reformasi agraria.
GTRA sendiri adalah tim yang dibentuk sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional dan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan sebagai Wakil Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.
Terdapat tiga pembahasan utama dalam GTRA Summit 2022. Diantaranya kapasitas hukum hak atas tanah dan perizinan berusaha, penataan aset di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, serta penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir.
Menparekraf Sandiaga menyampaikan, kendala mengenai sertifikasi tanah memiliki dampak pada tingginya tingkat kemiskinan, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya dengan peran serta kementerian dan lembaga terkait.
Apalagi di daerah pesisir yang memiliki banyak gugusan pulau kecil seperti Wakatobi, potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya sangat besar. Oleh karena itu, Menparekraf Sandiaga berharap melalui GTRA Summit 2022 ini dapat diwujudkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, guna mendorong kebangkitan ekonomi dengan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan sejak 2015 ia telah mengingatkan betapa pentingnya persoalan sertifikat tanah. Karena seperti yang kita lihat masih banyak yang tumpang tindih atas pemanfaatan lahan. Presiden menegaskan hal ini harus diselesaikan secara cepat dan tidak boleh lagi ada sengketa lahan.
Persoalan itu juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Dari total 126 juta yang harusnya memiliki sertifikat, namun pada 2015, yang tersertifikasi baru mencapai 46 juta. Artinya 80 juta penduduk Indonesia menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Karenanya, Presiden memberi arahan kepada Menteri ATR/BPN untuk menuntaskan persoalan tersebut melalui GTRA.
"Sehingga sampai sekarang ini dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik," kata Presiden.
Presiden Joko Widodo berharap melalui GTRA integrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa diperkuat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. "Agar sengketa lahan itu bisa kita selesaikan," kata Presiden.
Foto: Dok Birkom Kemenparekraf
