- Oleh Jhon Rico
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:13 WIB
: Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan (kiri) dan Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah/ dok. BNPB.
Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan operasionalisasi Posko banjir bandang di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Posko tersebut berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate.
"Melalui pengaktifan organisasi tanggap darurat ini, penanganan akan berjalan secara optimal," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keteranganya, Kamis (29/8/2024).
Pendampingan di fase tanggap darurat yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi dan pemetaan spasial.
Rapat koordinasi Posko itu pun dikoordinasikan BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Dr. Lilik Kurniawan.
Berkenaan dengan pemetaan spasial, BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat.
Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana.
Pada konteks relokasi, Lilik Kurniawan mengatakan, perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial.
Menurutnya, warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi. Ini tentunya menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.
“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial," ujar dia.
Lilik menambahkan, hal tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam rangka desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tambah Lilik.
Terkait dengan manajemen gudang logistik, personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang.
Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel.
