Berikut Kebijakan BNPB pada Penanganan Banjir Bandang Kota Ternate

Jakarta, InfoPublik - Penanganan pascabanjir bandang Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, memasuki hari ke-3. Bencana yang terjadi di daerah tersebut menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Beberapa kebijakan mengenai langkah darurat dan potensi bahaya ke depan disampaikan BNPB.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir bandang di Kelurahan Rua-Kota Ternate pada Selasa (27/8/2024).

Pada kesempatan itu, Suharyanto mengungkapkan kebijakan dalam tiga fase, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Selama masa tanggap darurat atau jangka pendek, Kepala BNPB mendorong optimalisasi pencarian korban hilang.

Terkait Upaya tersebut, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban meninggal dunia, sedangkan 1 lagi masih dinyatakan hilang pada Selasa (27/8/2024).

Selain itu, pada fase tanggap darurat Suharyanto menggarisbawahi pemenuhan kebutuhan para penyintas dan warga terdampak. Pada saat di pos pengungsian Kepala BNPB menyampaikan apabila ada jenis kebutuhan yang masih harus dipenuhi, seperti pakaian.

“Tolong kebutuhan dasar betul-betul diyakinkan terpenuhi,” pesan Kepala BNPB pada rakor yang dihadiri Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Masih pada jangka pendek, Kepala BNPB juga menekankan pada pendataan kerusakan. Meskipun saat ini terdata rumah rusak sebanyak 25 unit, ini tidak menutup kemungkinan masih ada rumah yang mengalami rusak sedang atau pun ringan.

“Kebijakan Presiden tidak hanya rusak berat yang diperhatikan, tetapi rusak sedang dan ringan pun itu menjadi pokok perhatian,” tambahnya.

Kepala BNPB mengatakan, pendataan tidak hanya menyasar pada sektor perumahan tetapi juga fasilitas publik sehingga pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pemulihan infrastruktur.

Sementara itu pada kebijakan jangka menengah, BNPB akan membantu pemetaan atau survei kebutuhan. Ini bertujuan untuk memetakan topografi dan kondisi alam yang berpotensi terhadap ancaman bahaya ke depan.

Antisipasi tersebut perlu dipertimbangkan dengan Pembangunan sistem peringatan dini banjir lahar dingin dan banjir bandang.

Pada arahan jangka panjang, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan dua poin, yaitu relokasi warga ke tempat yang lebih aman dan adanya kajian Pembangunan mitigasi struktural, seperti Pembangunan sabodam.

“Pemerintah daerah segera cari lokasi aman jika diperlukan relokasi bagi korban terdampak,” ujarnya terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebelum mengakhiri rakor, Menko PMK dan Kepala BNPB menyerahkan bantuan secara simbolis berupa dana siap pakai dengan total nilai Rp1,4 miliar kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri.

BNPB juga memberikan bantuan berupa pangan dan non-pangan, seperti tenda pengungsi, light tower, selimut, matras terpal, kasur lipat, hygiene kits, pompa alkon set dan paket sembako.

Rakor penanganan bencana banjir bandang ini dihadiri Pj Gubernur Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara, Wali Kota Ternate beserta unsur forkopimda di tingkat wilayah administrasi kota.