Pemerintah Bantu Sepenuhnya Penanganan Banjir Bandang Kota Ternate

: Menko PMK dan Kepala BNPB berada di pos pengungsian di SMK 4 Kastela untuk bertemu dengan para penyintas korban terdampak bencana banjir bandang Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinis Maluku Utara, Selasa (27/8/2024)/ dok. BNPB.


Oleh Jhon Rico, Selasa, 27 Agustus 2024 | 20:09 WIB - Redaktur: Untung S - 274


Jakarta, InfoPublik - Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, masih berlangsung hingga Selasa (27/8/2024). Pemerintah Pusat melalui BNPB berkomitmen untuk mengawal setiap fase hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Pemerintah Pusat akan mendukung penanganan darurat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di lokasi bencana, Selasa (27/8/2024).

Suharyanto menggarisbawahi, komitmen itu sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir di Kelurahan Rua.

“Jadi atas saran Bapak Menko, kami pastikan Pemerintah Pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Suharyanto.

Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat akan memberikan stimulan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat hingga ringan.

Suharyanto menyampaikan, bantuan sebesar Rp60 juta untuk stimulan rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang dan Rp15 juta rusak ringan.

Sementara itu, mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi Muhadjir menyampaikan pemerintah akan memiliki beberapa skema. Secara teknis hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan unsur terkait.

Menurutnya, setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan program relokasi.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir mengatakan, kawasan terdampak memiliki catatan historis ratusan tahun menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama.

“Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” ujar Muhadjir.

Lebih lanjut relokasi tetap membutuhkan kajian yang akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain. Muhadjir menambahkan, sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga akan direlokasi.

“Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” terang Muhadjir.

Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Suharyanto menyempatkan untuk bertemu para penyintas di pos pengungsian. Sekitar 150 warga terkonsentrasi di SMK 4 Kastela.

Mengakhiri kunjungan, Menko PMK memberikan kepada warga penyintas bantuan pangan dan non-pangan, yang disediakan oleh BNPB.

Turut hadir pada kunjungan kerja Kepala BNPB di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Kapolda Maluku Utara dan unsur forkopimda serta Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Jhon Rico
  • Sabtu, 12 Oktober 2024 | 06:23 WIB
Delapan Kecamatan Terdampak Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara
  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 11 Oktober 2024 | 11:02 WIB
Kearifan Lokal Modal Masyarakat Merespons Potensi Ancaman Bahaya Alam
  • Oleh Jhon Rico
  • Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:49 WIB
Indonesia- Australia Perpanjang Kerja Sama Penanggulangan Bencana