Road to Hakordia Jatim, KPK Ingin Pemda Jadi Pelopor Pembentukan Budaya Antikorupsi

Jakarta, Infopublik - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menjelaskan korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, sudah saatnya para penyelenggara negara, para pemegang kekuasaan dan setiap orang bergandeng tangan melakukan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan. 

“Roh demokrasi itu transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab. Silakan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena di sistem yang baik tidak akan ada celah korupsi,” kata Firli, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Kamis (1/12/2022). 

KPK membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Harkodia) Tahun 2022 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, KPK mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang memiliki fokus pada delapan area intervensi atau Monitoring Center for Prevention (MCP). 

KPK juga mendorong Pemda untuk mengimplementasikan program tematik. Program tersebut merupakan pelaksanaan sub indikator atau rekomendasi dalam tingkatan yang lebih substansial. Seperti pemulihan aset; optimalisasi pendapatan daerah; pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN; pembenahan BUMD; pembangunan lingkungan bisnis berintegritas dan layanan publik yang bebas suap; pemerasan dan gratifikasi.  

Sejauh ini, KPK telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beberapa program dan kegiatan. Salah satunya, membuat kajian, gerakan nasional penyelamatan SDA dan Korsup Minerba di 19 Provinsi. KPK mengajak seluruh pihak mengikuti rekomendasi perbaikan sistem pada sektor pertambangan dan berharap tidak ada aksi penindakan. 

“KPK bersama para stakeholder akan secara simultan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi di daerah secara berkala,” kata Firli. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengutarakan provinsi Jatim senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menjadi bagian penguatan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.

Terkait penertiban aset, Khofifah menjelaskan saat ini terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah 100 persen selesai melakukan sertifikasi aset daerah. Terkonfirmasi sebanyak 2.607 bidang lahan senilai Rp1,2 triliun telah diselamatkan sebagai aset daerah. 

Selain itu, juga telah diselesaikan pasca PNPM terdapat 521 Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) senilai Rp1,6 triliun. Sebagai besar di antaranya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim dan menjadi PT LKM Bundesma. 

“Tentunya capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi antara KPK melalui Kedeputian Korsup Wilayah III dan seluruh stakeholder terkait. Kita semaksimal mungkin (melakukan) penyelamatan aset negara,” kata Khofifah. 

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah keempat dalam rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. Kota Surabaya, Jawa Timur dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah Direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 

Adapun rangkaian Road to Hakordia di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada 1-2 Desember 2022 dan diisi beberapa kegiatan seperti seminar optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan melalui BUMD, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop Survei Penilaian Integritas (SPI), edukasi antikorupsi bagi pelajar, diskusi media dan expo pelayanan publik.

Foto: Dok KPK