Jambore TIK Untuk Menggali Potensi Disabilitas Lebih Produktif

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menilai Jambore Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus Penyandang Disabilitas untuk menggali potensi disabilitas lebih produktif dan peningkatan informasi.

Selain itu, lanjut Rudiantara, kegiatan ini untuk meningkatkan informasi dan pemahaman keluarga tentang peluang TIK bagi remaja dan dewasa penyandang disabilitas dalam inklusi aktivitas sosial dan budaya, juga inklusivitas pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas pembangunan.

“Kita mempunyai teman-teman yang berkebutuhan khusus, jumlahnya ada dua puluhan juta, kominfo bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga kerja mencoba membantu menyiapkan anak-anak muda yang berkebutuhan khusus ini untuk memasuki lapangan kerja," kata Rudiantara di depan peserta Jambore TIK bagi Remaja dan Dewasa dengan Disabilitas 2017 tingkat nasional, di Pusat TIK Nasional Kementerian Kominfo, Tanggerang Selatan, Minggu (19/11).

Namun kata Rudiantara, menyiapkan teman-teman kebutuhan khusus masuk ke dunia kerja, harus mengubah pola pikir yaitu bagaimana teman-teman yang muda ini tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Kita harus merubah pola pikir baku tentang mendapat pekerjaan menjadi percepatan percepatan teknologi di Indonesia ini berpikir bagaimana kita merubah proses, dan bagaimana kita merubah cara memanfaatkan teknologi untuk mendorong percepatan-percepatan lapangan kerja di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Kominfo dengan BP3TI sebagai unit yang fokus kepada pembangunan di wilayah terluar, antara lain ada di 122 kabupaten kota yang masuk Perpres 131. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kominfo bisa melakukan kebijakan atau keberpihakan (affirmative Policy), karena daerah tersebut dianggap daerah yang tidak visible secara keuangan maupun bisnis yang dianggap oleh operator, sehingga pemerintah masuk ke sana sama seperti proyek Palapa ring dalam hal untuk memberikan bantuan funding start up.

"Kalau start up nya ada di daerah tersebut apalagi disiapkan ataupun merupakan kreasi atau hasil karya teman-teman yang ada di ruangan ini antara lain pemerintah kominfo akan mendanai start up tersebut. Tentunya dengan tata cara persyaratan dan lain sebagainya tetapi harus ada kebijakan keberpihakan. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh kominfo atas nama pemerintah," ujarnya.

Menurutnya,  kominfo mendukung penuh start up selama dia memberikan nilah tambah kepada proses yang ada. “Saya baru saja dari Bangka Belitung, disana saya temukan aplikasi baru namanya AOKA, sebuah aplikasi pengiriman barang untuk Kota Pangkalpinang. Di sini hanya ada tiga orang tetapi sudah menghasilkan jutaan rupiah. Tidak harus cita-citanya menjadi Gojek, traveloka, tokopedia maupun Bukalapak. Dengan visi tersebut setidaknya untuk star up lokal mereka telah menciptakan cara baru yang perlu diapresiasi," kata Menkominfo.

Terkait dengan penggunaan bahasa isyarat,  Menteri Rudiantara mengatakan pihaknya akan membahasnya khusus pada saat revisi undang-undang penyiaran 2018 untuk memastikan lagi affirmative policy secara politis itu harus ada.

"Kita harus masukkan ke revisi undang-undang, nanti akan ada sanksi yang tegas bagi televisi yang tidak menampilkan bahasa isyarat dalam program mereka. Selain itu, akan mendorong Hackaton untuk menciptakan aplikasi berkebutuhan khusus untuk masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kegiatan Jambore TIK bagi Remaja dan Dewasa dengan Disabilitas 2017 tingkat nasional ini diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).