Gubernur Jatim : Kadin Dan HIPMI Harus Urus UMKM

:


Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Selasa, 20 Juni 2017 | 08:46 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 735


Surabaya, InfoPublik - Di era globalisasi, sektor UMKM harus mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim diharapkan ikut mengurus sektor ini. Selain Kadin Jatim, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga harus terlibat.

Ini dikatakan Gubernur Jatim, Soekarwo, saat Buka Puasa Bersama Gubernur, Kadin Jatim dan HIPMI beserta Anak Yatim di Kantor Kadin Jatim, Surabaya, Senin (19/6).

Dijelaskan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, krisis ekonomi global yang melanda Eropa diprediksi berlangsung panjang. Hal tersebut disebabkan tingkat daya beli masyarakat di kelas menengah mengalami penurunan. Secara tidak langsung, krisis tersebut bisa berpengaruh bagi Jatim.

”Oleh sebab itu, Kadin dan HIPMI harus bisa membaca situasi seperti itu. Salah satunya adalah memperhatikan sektor UMKM,” ujarnya.

Apabila sektor UMKM tidak diurus, menurut Pakde Karwo, akan berdampak jelek bagi ekonomi mikro. Kadin dan HIPMI, lanjutnya, tidak boleh terjebak menjadi multinasional corporation. Apabila ini dilakukan maka Kadin dan HIPMI bisa menjadi bankrut karena faktor efisiensi.

”Awalnya mungkin bagus,pasar akan semakin kecil karena posisi industri mikro pada posisi jatuh. Maka dari itu, betapa pentingnya Kadin dan HIPMI mengurus industri mikro,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, industrialisasi bisa berdampak negatif bagi keberadaan UMKM, karena konsep yang dianut adalah efisiensi. Dengan adanya efisiensi akan menyebabkan disparitas keadilan yang menonjol.

Hal ini dicontohkannya, jumlah angka pengangguran di beberapa negara mengalami kenaikan karena efisiensi, misalnya Spanyol mengalami peningkatan jumlah pengangguran menjadi 18 persen, Perancis 14 persen, dan Amerika 8,7 persen.

"Hal itu efek dari tidak diurusnya industri sehingga pasar jatuh karena income generatenya turun,”Karwo mengusulkan agar Kadin dan HIPMI melakukan restrukturalisasi, diantaranya membuat bank dengan bunga 1 digit.

Sedangkan Pemerintah menarik pajak kecil untuk kelompok kecil. Demikian pula, retail diurus oleh pemerintah. ”Apabila hal tsb dilakukan, maka akan memberikan dampak bagus, yaitu penghasilan bagi industri kecil akan mengalami kenaikan,” paparnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jatim dua periode ini memaparkan neraca perdagangan Jatim pada bulan Januari – Februari 2017, yang surplus perdagangannya naik 95 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya, yakni dari dari Rp. 23 triliun menjadi Rp. 45 triliun. “Hal tersebut menunjukkan ada pergerakan mesin di tataran bawah, yaitu sektor UMKM, “jelasnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-mad/eyv)