:
Oleh Juliyah, Selasa, 24 Januari 2017 | 13:30 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 798
Jakarta, InfoPublik - Memasuki tahun keempat berlangsungnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN - KIS), terdapat tiga fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, fokus pertama yang akan dilakukan adalah mengupayakan keberlangsungan finansial, yaitu bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta.
Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, juga peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran.
Selain itu menurutnya, penerapan sanksi dan penegakan hukum akan ditingkatkan bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar.
"BPJS Kesehatan juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan," kata Fachmi Idris dalam pembukaan rapat kerja nasional BPJS Kesehatan di Palembang, Senin (23/1) malam.
Lebih lanjut dijelaskan, fokus kedua akan ditekankan pada kepuasan peserta, melalui perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk peserta pekerja penerima upah, perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai link pelayanan pertama, juga kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi bagi peserta.
Adapun fokus ketiga yaitu menuju cakupan semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah.
Upaya ini untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.
"Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah reaktualisasi dari nilai asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia, berkualitas, dan berkelanjutan,” ungkap Fachmi.
Rencana Strategis BPJS Kesehatan tahun 2016 - 2021 juga telah disusun sebagai acuan utama bagi BPJS Kesehatan terutama dalam level strategis, makro, dan nasional agar dapat menyelaraskan program JKN-KIS dengan Agenda Pembangunan Kesehatan Nasional Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Selain itu diharapkan ditahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.
"Memang tidak mudah untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder juga kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan," ujarnya.
