:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 17 Januari 2017 | 14:28 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 860
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar jajarannya lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang sifatnya tidak jelas.
“Ini yang harus diperhatikan. Harus bisa memilah informasi mana yang fitnah dan mana yang kritik membangun, mana yang saran, sehingga kita harus bisa memilahnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (17/1).
Mendagri menegaskan Indonesia adalah negara demokratis, terbuka, sehingga publik bebas mengeluarkan pendapat serta kritik. “Jangan kita menghina, menghujat apalagi menghina lambang negara, karena ada aturan hukum,” katanya.
Mendagri juga telah menginstruksikan biro umum untuk memprotes pihak-pihak yang menuduh Kemendagri dalam dugaan masalah mutasi jabatan.
“Soal ada daerah tingkat II dan tingkat I yang tertangkap tangan melakukan jual beli jabatan itu tidak bisa diukur. Kami protes bahwa dikatakan Kemendagri baik pusat dan daerah ada indikasi pungutan mencapai Rp 35 triliun,” ungkapnya.
Ia juga menyesalkan pemberitaan di berbagai media nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah, terindikasikan jual beli jabatan senilai Rp 35 triliun.
Sebelumnya Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, uang hasil jual beli jabatan di pemerintahan selama 2016 mencapai Rp 35 triliun.
