:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Rabu, 19 Oktober 2016 | 11:17 WIB - Redaktur: Kusnadi - 246
Surabaya, InfoPublik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur dan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur melakukan diskusi mengenai inflasi. Keduanya menilai integrasi data di masing-masing SKPD yang terkait langsung dengan inflasi dapat memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur.
Kepala Diskominfo Jatim, Eddy Santoso mengatakan, secara umum Jawa Timur memang menjadi salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikan inflasi. Prestasi tersebut akan bertahan bahkan semakin meningkat manakala data-data di setiap SKPD dapat menyatu dalam sebuah sistem terpadu.
“Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan data-data lain apabila terintegrasi akan sangat membantu TPID. Terutama dalam membaca gejala kenaikan harga,” tuturnya didampingi Prof M Hariadi dari ITS di ruang rapat Bank Indonesia, Selasa (18/10).
Ia menjelaskan, gambaran mengenai inflasi semakin komprehensif sekaligus menjadi masukan para pemangku kebijakan dalam mengambil langkah antisipasi. Inovasi tersebut, sambung Eddy, perlu dikembangkan TPID Jatim guna mengantisipasi berbagai potensi risiko inflasi yang semakin kompleks.
“Diskominfo Jatim berkomitmen memberi support pada TPID, apalagi kami sudah memiliki data center,” ungkapnya.
Senada dengan Eddy, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Benny Siswanto merespon positif rencana Diskominfo Jatim untuk menjadi leader dalam proses integrasi data. Meski butuh proses, Benny percaya integrasi data dapat membantu kinerja TPID agar lebih optimal.
Ia menuturkan selama ini pihaknya bersama seluruh jajaran instansi yang tergabung dalam TPID Jawa Timur terus berkoordinasi secara intens dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan yang tertuang ke dalam berbagai langkah aktif guna mendorong terkendalinya inflasi Jatim.
“Lima pilar utama dalam mengendalikan inflasi adalah Penguatan Kelembagaan, Produksi, Distribusi dan Konektivitas, Regulasi dan Monitoring, Kajian dan Informasi serta Pengendalian Ekspektasi. Itu sebabnya kita masih yang terbaik untuk TPID terinovatif,” tutur Benny.
Tak hanya itu, ia menambahkan koordinasi antar TPID kabupaten/kota dengan TPID Provinsi juga dilakukan mulai dari sinkronisasi roadmap TPID, strategi dalam pengendalian inflasi, hingga pelaksanaannya di lapangan.
Pada kesempatan ini, Prof M Hariadi sempat mempresentasikan rancangan aplikasi buatannya. Melalui aplikasi yang dapat mendeteksi gejala inflasi via media sosial tersebut, para pengambil kebijakan akan menerima informasi dari masyarakat dengan cepat.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini terus meningkat, karena itu bukan saatnya lagi pencarian data dilakukan manual. Media sosial bisa mempengaruhi Inflasi salah satunya penjualan produk secara online yang mampu memangkas jalur distribusi barang sehingga lebih murah dibanding pedagang di pasar tradisional.
“Banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk berdagang, sehingga pasar terbuka bisa berjalan mulus. Kondisi ini bisa mempengaruhi Inflasi,” ungkapnya.
Melalui aplikasi ini, katanya, TPID bisa mengetahui lebih awal sehingga laporan ke pucuk pimpinan dalam hal ini gubernur bisa lebih cepat. “Pimpinan langsung bisa mengambil langkah antisipasi saat mengetahui bakal ada inflasi di daerahnya,” tutupnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-luk/Kus)
