Jakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk bekerjasama PT Bank Tabungan Negara Tbk mengembangkan sejumlah hunian bagi pekerja yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mewujudkan kerja sama tersebut ikut juga dilibatkan organisasi serikat pekerja seperti Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Rumah yang dibangun dari kerja sama itu tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso mendukung penuh program pengembangan perumahan untuk pekerja. Pasalnya, program tersebut merupakan salah satu prioritas kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, apa yang akan digagas oleh PT PP dan juga kita kerjasama dengan BTN ini merupakan sinergi yang luar biasa yang akan kita implementasikan kemudian hari, kata Agus, usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan, BTN, PT PP dengan KSPSI di Jakarta, Kamis (15/9).

Sementara Direktur Utama BTN Maryono menilai kerja sama ini merupakan salah satu momentum penting, karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki peserta dari kalangan pekerja sangat besar.

Pekerja jumlahnya sangat banyak, ini merupakan potensi untuk menyukseskan program sejuta rumah. Kerja sama dengan PT PP dan BPJS Ketenagakerjaan akan mempercepat pembangunan rumah bagi pekerja, kata Maryono.

Ditambahkannya, saat ini. diperlukan percepatan dalam pembangunan perumahan bagi pekerja yang tergolong MBR. “Nanti yang membangun adalah PT PP. Kami yang membiayai konstruksinya agar cepat dibangun. Setelah konstruksi selesai kita jadikan KPR,” imbuhnya.

Mengenai permasalahan pendanaan ini, menurut Maryono, bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah atau dana pihak ketiga. Sumber dana tersebut nantinya akan disatukan sehingga menghasilkan dana murah.

Nanti akan kita blending tapi yang paling besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau blending tadi sudah disampaikan dananya bisa lebih murah apalagi ini program untuk pekerja, ujar Maryono.

Karena dananya juga berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Maryono, mereka yang berhak mengikuti program ini adalah pekerja yang sudah terdaftar menjadi peserta. “Nanti ada kriterianya, sedangkan percepatan pembangunan rumahnya ada di PT PP,” kata Maryono.

Direktur Utama PT PP Tumiyana mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pihaknya berencana membangun hunian minimum sebanyak 100 ribu unit.

Implementasi pengembangan hunian tersebut, PT PP akan dibantu oleh dua anak usahanya yaitu PT PP Pracetak dan PT PP Peralatan, kata Tumiyana.

Ketua Umum KSPSI Andi Gani menyambut baik kerja sama ini dan berharap, kerja sama ini bisa segera diimplementasikan di berbagai daerah. “Anggota kami masih banyak yang belum memiliki rumah. Kerja sama ini bisa menjadi solusi,” kata Andi.

Kerja sama dalam mengembangkan hunian pekerja di kawasan industri ini dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk,  Bank Tabungan Negara dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Pemerintah  terus berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk medapat tempat tinggal yang layak huni termasuk  menggandeng sektor swasta agar turut membantu mewujudkannya, kata Hanif di kantor pusat PT Pembangunan Perumahan di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut Hanif, percepatan penyediaan hunian bagi para pekerja ini dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat terutama ditujukan bagi kelompok pekerja/buruh yang memang membutuhkan.

Dengan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja di sekitar kawasan industri, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk biaya rumah dan transportasi pekerja. Kita harapkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh bisa terwujud, ujar Hanif.

Dalam kesempatan ini, Hanif menyampaikan apresiasi pemerintah kepada stakeholder yaitu  terkait yang telah menginiasi komitmen bersama ini dalam rangka mendorong percepatan pemenuhan keburuhan perumahan bagi pekerja.

Kita berharap penandatangan komitmen bersama dalam penyediaan perumahan bagi pekerja ini dapat menjadi contoh baik sehingga  bisa juga dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan lain di berbagai daerah di Indonesia, beber Hanif.

Selain penandatangan MoU Kerjasama Program Pengembangan Hunian Untuk Pekerja, dilakukan pula penandatangan komitmen bersama berkomitmen untuk meningkatkan implementasi program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L).

Dalam rangkaian kegiatan ini, Menaker Hanif Dhakiri pun meninjau prototype moda transportasi Metro Kapsul yang dikembangkan PT Pembangunan Perumahan yang merupakan karya anak bangsa Indonesia sebagai upaya membantu mengatasi permasalahan kemacetan yang terdapat di kota-kota besar Indonesia.

Metro Kapsul dikembangkan oleh PT Pembangunan Perumahan bersama para ahli teknik Indonesia sebagai wujud kontribusi korporasi dalam membantu mengatasi permasalahan kemacetan yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia.

Metro Kapsul merupakan moda transportasi elevated (jalur melayang) yang merupakan karya anak bangsa Indonesia yang berdimensi (9.300 mm x 2.400 mm x 3.650 mm) dengan kecepatan maksimal 80 km per jam dan menampung sebanyak 24 ribu orang penumpang per jam per satu arah.

Hadir dalam penandatangan ini adalah Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, ‎Direktur Utama PT PP Tumiyana, Direktur Utama BTN Maryono, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.