LPA Indonesia Pertemukan Korban Vaksin Palsu dan RS HP

Jakarta, InfoPublik - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) mempertemukan sejumlah keluarga korban pasien vaksin palsu dan perwakilan Rumah Sakit Harapan Bunda di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/7).

Ketua Umum LPA Indonesia Seto Mulyadi mengatakan RS Harapan Bunda satu dari 14 rumah sakit yang diumumkan Kementerian Kesehatan menggunakan vaksin palsu dipertemukan dengan sejumlah korban pasien vaksin palsu untuk memberikan klarifikasi masalah yang saat ini terjadi.

"Kami mengundang RS Harapan Bunda untuk datang memberikan klarifikasi. Kalau mengatakan ini oknum, seberapa jauh tanggung jawab rumah sakit terhadap keamanan pasiennya," kata Seto.

Menurut Seto, adanya kasus vaksin palsu merupakan dampak dari kelalaian yang melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Kesehatan.

"Kalau dibilang kelalaian, tapi ini sudah cukup lama. Jadi seberapa jauh kepedulian, seberapa jauh kewaspadaan dari aparat, dari Kementerian Kesehatan. Mohon ada krisis kasus yang jelas kenapa sampai terjadi peristiwa ini," kata Seto.

Sementara itu, salah satu perwakilan orangtua korban vaksin palsu, August Siregar mengatakan, bahwa pihak RS Harapan Bunda melepas tanggung jawab atas apa yang menimpa anaknya. 

Telah terjadi penggunaan vaksin palsu kami sudah mencoba untuk meminta penjelasan dari pihak RS, namun sejauh ini tidak ada respon dan tanggung jawab memuaskan kepada kami keluarga korban," kata August.

Selain itu, dia juga menuntut pihak RS Harapan Bunda membuka data seluruh korban yang diduga terinjeksi vaksin palsu sejak 2003. Mengingat, salah seorang dokter bernama Indra Sugiarno yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sudah lama praktik di rumah sakit tersebut.

Mereka hanya bertanggungjawab Maret sampai Juni 2016. Tapi kami minta buka daftar korban Sejak 2003-2016. Karena salah satu dokter Indra jauh sebelum tahun 2016 sudah praktik. Dia mulai praktek disana harus ditelusuri, tegas dia.

Naomi orang tua salah satu korban pasien vaksin palsu RS Harapan Bunda, berharap pemerintah atau Kementerian Kesehatan mengeluarkan daftar jenis-jenis vaksin palsu dan asli dan diinformasikan, agar orang tua pasien bisa mengecek sehingga kekwatiran akan vaksin tidak terjadi.

"Misalnya jenis-jenis vaksin, apa saja, mereknya apa, lord numbernya, barcode apa saja. Sehingga orang tua pasien bisa mengecek di internet. Pemerintah juga harus membuka selebar-lebar terkait vaksin asli dan vaksin palsu." kata Naomi yang bekerja di Kemkominfo.

Menurutnya dua anaknya yang lahir pada 2010 dan 2016 menjadi pasien vaksin di RS Harapan Bunda. Sedangkan vaksin palsu berlangsung sejak 2003 hingga 2016, dirinya khawatir kedua anaknya mendapatkan vaksin palsu dari RS tersebut.

Direktur Utama RS Harapan Bunda Jakarta Timur, Fina mengatakan pihaknya membenarkan bahwa telah terjadi penjualan vaksin palsu yang dilakukan oleh oknum RSnya dan sudah menjadi tersangka.

"Setelah kami melakukan investigasi internal kemudian berkoordinasi dengan Bareskrim diketahui bahwa ada oknum menjual vaksin tanpa melalui jalur resmi tapi terbukti dengan pembayaran resmi," katanya.

Fina juga mengklarifikasi bahwa RS Harapan Bunda tidak memesan vaksin dari CV yang menjual vaksin palsu tersebut. "Para oknum melakukan itu, sangat tidak manusiawi dan tidak terpuji. Dan kami mendukung penuh supaya oknum tersebut ditindak secara hukum dengan tuntas untuk kepentingan bersama," katanya.

Menurutnya pihaknya akan memberikan data terkait vaksin palsu kepada Kementerian Keseehatan untuk dilakukan verifikasi. "Kami akan coba mengumpulkan data kemungkinan terindetifikasi pasien yang mendapat vaksin palsu. Pada Hari Senin saya akan serahkan kepada Kementerian Kesehatan," katanya.

Disamping itu, pihaknya juga mempersiapkan data-data yang diperlukan jika ada perkembangan penyelidikan dan ternyata masih masih ada pihaknya juga bertanggungjawab di dalam pelayanan medis terkait vaksin palsu. "Jika ada pasien, tidak percaya lagi di RS Harapan Bunda untuk melakukan vaksin, kami akan fasilitasikan," katanya.