:
Oleh Masfardi, Senin, 28 Maret 2016 | 10:38 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 458
Jakarta, InfoPublik- Kurangnya sarana prasarana dan ketidakberimbangan antara petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan (kelebihan kapasitas) merupakan masalah sistemik pemicu kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Malabero, Bengkulu.
Komisi III DPR akan memanggil pemangku kepentingan, yakni Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Lapas, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk meminta penjelasan masalah ini. "Minggu depan, setelah reses, kita panggil pemangku kepentingan terkait kerusuhan di Lapas Malabero," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Jakarta, Senin (28/3).
Diungkapkan, penghuni yang melebih kapasitas dapat dilihat dari gambaran kapasitas lapas di Indonesia yang hanya mampu menampung 114 ribu warga binaan. Sementara saat ini penghuninya sudah mencapai mencapai 180 ribu lebih. Bahkan, di sejumlah lapas penghuninya mencapai tiga kali lipat dari kapasitas yang ada.
“Saya baru dari Lapas Palu, Sulteng, di sana petugasnya hanya empat orang, tapi harus mengawasi 350 napi. Ini jumlah yang sangat tidak berimbang,” ungkapnya.
Masalah lain, tambahnya, ada perbedaan perlakuan untuk mendapatkan remisi terhadap kejahatan biasa dengan luar biasa seperti terorisme, narkoba dan koruptor. Mereka mendapatkan remisi jauh lebih berat, sehingga itu yang membuat resah. Meski mereka telah berusaha berbuat baik dan tobat, tapi tidak mendapat remisi, itulah yang meyulut emosi mereka. "Tidak bisa melihat satu persatu kejadian, karena di sana terjadi masalah sistemik," tandasnya.
Sementara itu, Kepala BNN Budi Waseso mengatakan kesulitan dalam pemberantasan narkoba di lapas selalu mengalami hambatan dari petugas. Mereka selalu menanyakan surat perintah. Sekalipun telah diberikan, tetap harus mengisi berbagai pesyaratan, sehingga memperlambat proses penyidikan di lapas.
