Oleh Eko Budiono, Kamis, 28 Januari 2021 | 13:14 WIB - Redaktur: Untung S - 322
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung program percepatan penurunan stunting.
Bentuk dukungannya dengan pemberian layanan pendataan penduduk, sehingga menjangkau kawasan pedesaan.
"Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2021).
Menurut Zudan, Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name, by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada seluruh kementerian/ lembaga.
"Utamanya dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK," urainya.
Zudan menuturkan, Dukcapil memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan. Namun nantinya diperlukan sinkronisasi hasil pendataan dari BKKBN.
"Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan Pemerintah Pusat dan Provinsi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting.
"Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa," katanya.
Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. (Foto: Kemendagri)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
