Catatan Manis Kemnaker Angkat Empat Isu Ketenagakerjaan di Forum Dunia

Jakarta, InfoPublik – Isu ketenagakerjaan selalu menjadi pembahasan menarik semua pihak, bukan hanya pada level nasional atau dalam negeri saja. Namun, di tingkat dunia hal itu merupakan sesuatu yang memiliki permasalahan tersendiri, selalu menimbulkan persoalan baru seiring perkembangan zaman.

Indonesia menjadi satu negara yang akan tercatat sejarah bisa membawa sedikitnya empat isu-isu prioritas yang menjadi topik pembahasan utama, guna menghadapi situasi dunia yang tidak menentu di sektor ketenagakerjaan. Sehingga bisa menjadi solusi global.

Itu dimulai saat Indonesia menerima amanah keketuaan atau presidensi G20 pada 2022 lalu. InfoPublik mencoba merangkut catatan-catatan manis itu yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (14/4/2023).

Estafet keketuaan G20 diserahkan Italia ke Indonesia yang secara simbolis diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Roma pada 30-31 Oktober 2021 yang ditetap sebelumnya pada Riyadh Summit 2020. Setelahnya untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi (KTT) yang digelar pada 2022.

Prosesi penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma Italia, Minggu, 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut.

Kelompok Dua Puluh atau disebut dengan G20 (Group of Twenty) adalah kelompok yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antarpemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa.

G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.  Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Keketuaan forum G20 bidang ketenagakerjaan dari Presidensi Italia pada acara G20 Employment Working Group (EWG) Hand Over Meeting.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pertemuan G20 yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperjuangkan kepentingan nasional bidang ketenagakerjaan yang memberikan dampak pada perekonomian global, termasuk pasar tenaga kerja.

Momentum itu sangat berharga bagi Indonesia dalam membangkitkan kembali roda perekonomian akibat pandemi COVID-19, dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui percepatan vaksinasi, serta meningatkan kepercayaan masyarakat dunia untuk bangkit bersama menata kembali perekonomian dunia.

G20 bidang ketenagakerjaan mengangkat tema Improving The Employment Condition To Recover Together (Meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama). Hal tersebut guna mendukung tujuan G20 Presidensi Indonesia 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger (Pulih bersama, pulih lebih kuat).   

Tema itu mencerminkan semangat bersama untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di masa pandemi dan pascapandemi, termasuk dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi dan pekerjaan masa depan.

Empat Isu Prioritas Jadi Fokus Pembahasan

Meski dunia masih dalam kondisi sulit karena diterjang badai pandemi global COVID-19, Indonesia berhasil membawa empat isu prioritas dalam pembahasan di pertemuan-pertemuan G20. Seluruh isu berkaitan erat dengan tema yang diusung.

Pertama, Sustainable Job Creation towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja).

Kedua, Inclusive Labour Market and Affirmative Jobs for Persons with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Pekerjaan Afirmatif untuk Penyandang Disabilitas).

Ketiga, Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan).

Keempat, Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif di Dunia Kerja yang Berubah).

Dampak Perhelatan G20 terhadap Sektor Tenaga Kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa berbagai kegiatan Presidensi G20 sepanjang 2022 memiliki banyak nilai dan manfaat strategis. Potensi manfaat tersebut dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, dan pembangunan sosial.

Pertama, manfaat Presidensi G20 itu diharapkan berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Hal itu karena lebih dari 20 ribu delegasi internasional hadir pada pertemuan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Bandung hingga Labuan Bajo.

"Perhelatan G20 itu berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya ada sekitar 33 ribu pekerja baru untuk mendukung acara tersebut," ucap Menaker.

Sementara di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, Presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi.

Dalam ajang itu terdapat berbagai pameran atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia.

"elaran itu jelas menciptakan lapangan pekerjaan baru dan multiplier effect bagi perekonomian karena berkontribusi bagi banyak sektor, sangat cocok dengan upaya kebangkitan Indonesia dari dampak pandemi," tutur Menaker.

Dukung Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 India 2023 Bidang Ketenagakerjaan

Suksesnya Pemerintah Indonesia menggelar Presidensi G20 Bidang Ketenagakerjaan menjadi contoh besar India yang mendapat estafet Keketuaan G20 pada 2023. Karena itu melalui Kemnaker, Indonesia mendukung tiga isu prioritas yang dibahas pada forum Presidensi G20 India.

Ketiga isu tersebut, adalah bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan global, perlindungan sosial memadai bagi pekerja berbasis platform digital, dan pembiayaan perlindungan sosial berkelanjutan.

“Indonesia siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman guna memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mempromosikan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh di dunia kerja,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi.

Dari keberhasilannya Indonesia sebagai tuan rumah G20 sehingga India pun ingin belajar dari Indonesia.

Kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan Employment Working Group (EWG) dan Labour Employment Ministers' Meeting (LEMM) G20 2022 membuat India sebagai presidensi 2023 ini, ingin belajar banyak hal.

"Bukan hanya bagaimana memimpin sidang, tetapi juga mengelola kegiatan itu dapat memberikan kesan dan menampilkan sisi Indonesia dalam bentuk perspektif yang lebih utuh tidak hanya bicara isu yang diusung tetapi juga bicara sosial budaya yang dihadirkan sehingga menimbulkan impresi yang baik kepada negara-negara lain," kata Anwar Sanusi.

Keinginan India itu tentu bukan tanpa sebab. Indonesia ditengah upaya kebangkitan dari dampak pandemi serta ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina, bisa menggelar berbagai main event dan side event G20 bahkan menghasilkan sebuah deklarasi bersama untuk dunia yang lebih baik.

Di Tingkat ASEAN Bidang Ketenagakerjaan

Tak hanya di G20 secara global. Di kawasan, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya juga terus berupaya untuk membangun tenaga kerja yang tangguh pascapandemi COVID-19.

Hal itu tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja.

Deklarasi tersebut menyerukan pengembangan dokumen panduan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani situasi dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi kerja melalui digitalisasi di tingkat nasional maupun regional.

Indonesia telah menindaklanjuti deklarasi tersebut melalui tindakan nyata. Di antaranya adalah mengembangkan dokumen panduan pelaksanaan deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan pekerjaan. Catatan konsep dokumen panduan itu disahkan oleh negara-negara anggota ASEAN pada 13 September 2022.

Dokumen panduan tersebut akan membahas kondisi tenaga kerja dan ketenagakerjaan di ASEAN selama periode krisis sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan upaya pemulihan, serta tantangan pekerjaan di masa depan bagi pekerja dan bisnis.

Tujuan dari dokumen panduan adalah untuk mendukung tujuan ASEAN dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pembelajaran berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat ASEAN.

Adapun, keluaran yang diharapkan dari dokumen panduan adalah untuk memberikan gambaran teoritis dan praktik tentang bagaimana negara-negara ASEAN merespons dan mengambil tindakan guna memulihkan produktivitas dan ketahanan sektor ketenagakerjaan.

Hasil dari deklarasi tersebut, adalah tercapainya pemulihan kondisi sosial ekonomi para pekerja di ASEAN yang terkena dampak pandemi.

Untuk diketahui, deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada Oktober 2020 di Indonesia. Selanjutnya diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 pada 26 Oktober 2021.

SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Nah pada 2023, Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN. Amanah itu pun tak disia-siakan Indonesia untuk kembali berperan sebagai leader kebangkitan bersama di kawasan. Kemnaker pun kembali berperan membawa isu-isu serta solusi ketenagakerjaan untuk dibahas bersama.

Dari keberhasilan Kemnaker di berbagai event internasional menunjukan kemnaker sudah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin.  

Sukses Indonesia sebagai tuan rumah bukan hanya dinilai semata dari sebagai penyelenggara. Kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah juga diukur dari kemampuan mengusung isu-isu atau tema menjadi sebuah rekomendasi, policy maupun community.

Kesuksesan penyelenggaraan berbagai event internasional di bidang ketenagakerjaan seperti KTT G20 diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan event-event lainnya, seperti acara puncak KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada 9-11 Mei 2023 mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

KTT ASEAN itu akan dihadiri delegasi dari 11 negara ASEAN dan juga akan membahas isu-isu ketenagakerjaan.

Hadirnya kepercayaan gelaran dua event global itu membuktikan kapabilitas Indonesia di mata dunia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampak pandemi yang menghancurkan banyak sendi perekonomian global, ternyata membawa berkah bagi Indonesia yang bisa menjadi oase di tengah panasnya situasi global saat ini.

Dunia pun makin optimistis, dengan bekerja sama, bergotong royong, dan kolaborasi bersama seperti tema Presidensi G20 dan ASEAN Indonesia 2023 mustahil tantangan global tidak bisa diatasi. Semua anak bangsa patut bangga, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju. (Baher/Untung S)

Foto: dok. Kemnaker