Jelang Libur Akhir Tahun, Ingat Pesan Presiden Ini!

Jakarta, InfoPublik - Tren kasus positif COVID-19 di Indonesia menurun. Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya dan masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang ketiga kasus COVID-19. Terlebih disaat jelang libur panjang Natal dan tahun baru (nataru).

Presiden Jokowi menyampaikan pesan itu dalam Kongres Kebangsaan MPR RI secara daring, Kamis (28/10/2021), setelah mendapat laporan adanya 105 kabupaten/kota yang kasus COVID-19-nya fluktuatif.

Kenaikan kasus itu biasanya dipicu oleh kendornya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kendornya penerapan ini ditambah dengan lemahnya pengawasan dari aparatus daerah.

Pandemi COVID-19, kata Jokowi, merupakan masalah sosial. Pandemi ini mengingatkan kembali bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Karena itu, masing-masing kita harus saling mengingatkan, saling membantu, saling mendisiplinkan diri. "Solusi pandemi adalah solusi bersama," ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, agar tren yang sudah mulai membaik ini dijaga bersama. Ia meminta agar masyarakat tak euforia berlebihan dalam menghadapi tren menurunnya kasus.

"Apa yang dicapai (tren kasus turun) kita bersama hari ini, tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan," kata Luhut.

Karena tak ingin kasus melonjak lagi, pemerintah juga meniadakan cuti bersama Natal (24 Desember 2021) tahun ini. Alasan peniadaan cuti bersama ini karena pemerintah khawatir momen itu akan dijadikan masyarakat berbondong-bondong mudik, liburan, dan berkumpul.

"Kebijakan ini dilalukan semata-mata untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Pemangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi potensi kerumunan pada libur Natal dan tahun baru. Sebab jika tidak, kasus akan kembali melonjak seperti yang terjadi pada libur Natal dan tahun baru 2020 lalu.

Indonesia mengalami gelombang II COVID-19 mulai akhir Juni atau tepatnya pasca libur Idulfitri. Sejak saat itu kasus terus menanjak dan baru kembali menurun dalam dua bulan terakhir.

Beragam upaya untuk menekan kenaikan kasus terus diupayakan. Mulai dari gencarnya vaksinasi hingga kebijakan pengetatan mobilitas orang.

Untuk vaksinasi pemerintah manargetkan sebanyak 208.265.720 orang akan divaksin. Dari jumlah itu, hingga 25 Oktober 2021, demikian data covid9.go.id menyebut pemerintah telah memvaksin 186.729.541 orang. Jumlah itu terinci atas 115.502.524 orang sudah melakukan vaksinasi ke-1, 70.113.618 orang vaksinasi ke-2, dan 1.113.399 orang vaksin ke-3.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin dalam negeri Indonesia aman. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan 222 juta dosis. Dari jumlah itu, 193 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke daerah.

Sementara untuk kebijakan pengetatan mobilitas orang, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Mulai dari PPKM Darurat hingga PPKM berskala 1 hingga 4. Kebijakan PPKM berskala 1 hingga 4 ini bahkan masih berlangsung hingga 1 November mendatang.

(Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Puncak Waringin usai meresmikan kawasan tersebut di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021). ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/Handout/wsj.)