Cegah Beban Ganda Masyarakat di Musim Kemarau

Jakarta, InfoPublik - Sejak minggu lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terus memantau semua unsur Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Tanah Air.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli 2020, terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran Covid-19 Corona, namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan," ujar Siti Nurbaya.

Secara khusus Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim lapangan, terutama pada anggota Manggala Agni Kementerian LHK, TNI, Polri, BNPB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BMKG, unsur pemerintah daerah, swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), yang terus menerus bekerja di tengah situasi pandemi.

Tim satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun mensosialisasikan bahaya karhutla dan penyebaran Covid-19 corona dari rumah ke rumah warga.

Menyikapi kebijakan tersebut, jajaran KLHK terus memperkuat berbagai upaya pencegahan karhutla sampai tingkat tapak wilayah rawan seperti Sumatera Selatan.

Selain memperkuat kegiatan pencegahan mulai dari tingkat tapak, Menteri LHK Siti Nurbaya juga telah membentuk tim kerja pendampingan daerah rawan Karhutla.

Tim ini diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim Satgas di daerah.

Untuk itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, memimpin rapat virtual pencegahan Karhutla di Sumatera Selatan pada Rabu (6/5/2020).

Kunci pencegahan karhutla adalah dengan memulihkan ekosistem gambut, serta capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk mencegah terulangnya lagi kebakaran.

Dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal.

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) wilayah Sumsel, pencegahan pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur, seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

Hasilnya tidak terjadi Karhutla pada tahun 2019 pada areal gambut yang telah diintervensi pembasahan, ataupun pada areal gambut yang dipulihkan.

"Kita berharap ini dapat dipertahankan di tahun ini, karena para pihak juga sudah menyatakan siap bekerjasama dengan tim satgas," kata Karliansyah.

KLHK memastikan tim satgas pengendalian karhutla tetap bekerja di tingkat tapak. Sosialisi pencegahan karhutla yang dilakukan Manggala Agni, pemerintah daerah bersama dengan TNI/Polri, BPBD, MPA, swasta, dan unsur lainnya, tetap rutin dilaksanakan dengan menerapkan protokol Covid-19.

Bagi pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan kebakaran hutan dan lahan harus serius dicegah karena dapat menimbulkan beban ganda bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Jadi saya sedih sekali kalau ternyata beberapa wilayah itu akan dapat beban ganda. Jadi penyelesaiannya harus spesifik, lokal, tidak mungkin teman-teman atau pemerintah pusat di Jakarta itu bisa mengatakan dengan suatu solusi," kata Pandu saat berbicara dalam webinar Antisipasi Dampak Kebakaran Hutan, Kabut Asap dan Covid-19 di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dari sudut pandang kesehatan publik dampak dari karhutla adalah meningkatnya kasus infeksi saluran paru-paru akut (ISPA) ringan hingga terpapar tuberkulosis (TB). Penyakit ini sangat rentan dimasuki virus SARS-CoV-2.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di Pekanbaru, Riau, peningkatan indeks NO2 saat terjadi karhutla lebih berisiko untuk meningkatkan TB dibandingkan peningkatan material partikulat lebih kecil dari 10 mikron (PM10) dan SO2.

Sebelumnya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health mengonfirmasi hubungan antara peningkatan konsentrasi PM dan tingkat kematian karena Covid-19.

Sejauh ini, kawasan Sumatera rawan karhutla seperti Sumsel, Riau, maupun Jambi cukup tinggi angka terinfeksi Covid-19 maupun jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sampai Kamis (7/5/2020), jumlah pasien terinfeksi Covid-19 di Sumsel mencapai 210 orang, Riau 61 dan Jambi 47.

Pandu Riono mengingatkan karhutla perlu dicegah mengingat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan dapat berlangsung lama mencapai dua hingga tiga tahun.

Pada kesempatan yang sama, pakar forensik karhutla Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo mengatakan karhutla Indonesia di 2019 mencapai 1,64 juta hektare (ha).

Meski sedikit lebih kecil dibandingkan luasan karhutla di 2018 namun emisi gas rumah kaca (GRK) yang dikeluarkan mendekati angka saat karhutla besar terjadi di 2015.

"Jadi itu menunjukkan kita perlu berhati-hati. Pertanyaannya bagaimana di 2020, mengingat peningkatan karhutla di 2019 tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua bulan di Agustus hingga pertengahan September," ujar Bambang Hero.

Pemerintah perlu mendesak semua pihak terkait untuk memelihara gambut, membuat sekat kanal, memastikan level muka tanah di sana tidak lebih dalam dari 0,4 meter sehingga gambut terbasahi.

Mengingat saat ini memasuki musim kemarau, Bambang menyarankan KLHK perlu memonitor level muka air lahan gambut setiap hari.

Pasalnya, beberapa titik asap sudah terjadi di Riau sejak Januari sampai sekarang. Kala pandemi tidak menghentikan sekelompok orang membakar hutan.

Adapun dari hasil rapat satgas pengendalian karhutla, KLHK mendorong agar dilakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Para kepala daerah wilayah rawan sudah diberitahu sejak awal Maret lalu. Semua pihak termasuk swasta dan pemangku kawasan diminta untuk waspada karhutla.

Di dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun ini mengalami El Nino Netral dengan tingkat kekeringan pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan normalnya.

"Awan hujan masih tersedia sekitar bulan April-Mei, sehingga ini waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan TMC pada beberapa provinsi rawan karhutla untuk mengisi embung dan membasahi gambut," jelas Dwikorita.

Usulan operasi TMC ini diamini oleh Kepala BPPT Hammam Riza. Menurutnya, pelaksanaan TMC bisa lebih efisien apabila menggunakan pesawat berkapasitas besar milik TNI AU.

Pada Maret-April 2020 BPPT sudah menggelar operasi TMC di Provinsi Riau sebanyak 27 sorti, menghasilkan hujan hampir setiap hari dengan volume 97,8 juta m3 sehingga titik hotspot di Riau pernah berkurang hingga nihil.

Namun tantangan karhutla di Provinsi ini dinilai masih sangat besar saat musim kemarau. Untuk meningkatkan upaya pencegahan karhutla, beberapa langkah prioritas akan dilakukan KLHK.

Di antaranya dengan berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi rawan karhutla sebagai Kepala Satgas Dalkarhutla Provinsi, utamanya dalam hal mengantisipasi kekeringan pada lahan gambut.

Selain itu, mengupayakan TMC untuk pembasahan lahan gambut yang rencananya dilaksanakan mulai awal Mei di lokasi yang teridentifikasi berulangkali terjadi karhutla yaitu Riau (Bengkalis, Pelalawan), Sumatera Selatan (Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir), dan Jambi (Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur).

Selanjutnya berkoordinasi dengan para pihak untuk melaksanakan TMC, mengaktifkan sektor swasta, dan melakukam sosialisasi kepada masyarakat tani hutan untuk upaya pencegahan pembukaan lahan tanpa membakar.

Pemerintah juga memberikan peringatan yang lebih tegas kepada pemegang izin yang lokasinya secara berulang terbakar atau dibakar. (lhk/bnpb/antaranews/Foto: Kementerian LHK/toeb)