Desain Global Bertumpu Alam dan Budaya Nusantara

Jakarta, InfoPublik - Tiada hari tanpa ibu kota negara (IKN) baru. Begitulah yang terjadi di istana negara sejak awal 2020. Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinet, secara spartan menggelar rapat terbatas untuk merealisasikan urusan desain masterplan, dasar hukum hingga pembiayaan IKN.

Pemerintah mematok target, di akhir 2020 atau awal 2021 sudah dilakukan pembebasan lahan di kawasan ibu kota negara baru yang terletak di Passer Penajam dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menginginkan agar pengelolaan kawasan ibu kota baru membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan sistem kerja yang baik. Dari desain terpilih dari 257 karya yang ikut dalam sayembara desain ibu kota negara, pemerintah akhirnya memilih desain yang menerapkan gaya hidup perkotaan abad 21, rendah karbon, peduli pada lingkungan, green city, smart city, dan compact city.

Pemerintah terbuka untuk mengundang para investor maupun konsultan luar dalam mewujudkan ibu kota baru ini. Seturut demikian, dalam beberapa kunjungan muhibah ke negara sahabat, Presiden Jokowi menjalin kerja sama pengembangan ibu kota di Korea Selatan maupun Australia.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son yang didaulat Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengarah Pembangunan IKN pun sudah hadir di Jakarta, Jumat (28/02/2020) mematangkan rencana pembangunan IKN.

Secara gamblang, Tony Blair menyampaikan ibu kota baru Indonesia akan jadi tempat untuk orang-orang yang kembali bergerak, tinggal, dan bekerja di kota dan karena pada akhirnya, mereka akan merasakan bagian dari sesuatu yang mengasyikkan, baru, dan berbeda. "Itu datang pada titik perubahan yang luar biasa dari perubahan teknologi secara global dan perubahan dalam perkembangan Indonesia itu sendiri dan saya pikir itu adalah hal yang sangat menarik," imbuh PM Inggris 1997-2007 tersebut.

Tony Blair selaku pendiri Tony Blair Institute for Global Change mengatakan akan menggunakan relasi yang dimilikinya sehingga dapat mencoba dan membawa sebanyak mungkin orang untuk menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru. Lembaga Tony Blair telah bekerja membantu proses pembangunan di 14 negara Afrika, Uni Emirat Arab, Serbia, Israel, dan Amerika Serikat.

Adapun, Masayoshi Son menyampaikan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi dan para menteri berlangsung dengan sangat baik. Soal apakah SoftBank siap mendukung pembiayaan, ia mengatakan akan melihat secara utuh konsep pembangunan IKN ini terlebih dulu. "Saya pikir ibu kota baru ini akan menjadi ibu kota abad ke-21 pertama, dengan banyak teknologi baru, dengan AI (Artificial Inteligence), IoT (Internet of Things) dan teknologi-teknologi tinggi," kata Masayoshi yang merupakan investor digital terkemuka dunia melalui Vision Fund dengan kekayaan US$23 miliar (Rp322 triliun).

Konsep pembangunan ibu kota negara baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia, bahkan negara-negara sahabat mulai menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama serta terlibat dalam pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara, Rabu (26/02/2020), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Ketertarikan ini, menurut Presiden, merupakan sebuah sinyal yang bagus sehingga perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara Indonesia dengan negara lain dan minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta dipaparkan hasil pra-masterplan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk penentuan lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga bisa segera masuk ke hal lebih detail.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan Ratas tersebut membahas tiga hal yakni perkembangan pekerjaan pra masterplan dan kesiapan masterplan, alternatif-alternatif pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan yang akan menyertainya.

Kementerian PPN tengah melakukan penghitungan mengenai jumlah penduduk yang laik tinggal di kawasan IKN sehingga sesuai dengan pengembangan kawasan pendidikan, kesehatan, dan hiburan sebagai daya tariknya.

Pemerintah juga telah menggandeng tiga perusahaan asing yang menjadi konsultan dalam pembangunan ibu kota baru yakni Mckinsey Indonesia, Nikken Sekkei (Jepang), dan Aecom (Amerika Serikat). Kendato terdapat perusahaan asing yang turut mendesain ibu kota baru, tetapi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan pemenang sayembara desain ibu kota baru tetap diikutsertakan dalam mendesain ibu kota baru ini. Menurutnya, dengan keikutsertaan pemenang sayembara, maka warna Indonesia tidak akan hilang.

Sebelumnya, Dewan Juri Sayembara Desain Ibu Kota Baru menetapkan desain dengan judul 'Nagara Rimba Nusa' sebagai Pemenang Pertama diikuti oleh desain dengan judul 'The Infinite City' sebagai pemenang kedua, dan judul 'Seribu Galur' sebagai pemenang III. Desain yang dikembangkan oleh tiga pemenang tersebut terfokus pada wilayah inti ibu kota seluas 2.000-3.000 hektare. Filosofi keseimbangan alam Indonesia sebagai negeri tropis dan kepulauan, keragaman budaya serta teknologi canggih mewarnai desain kawasan ibu kota negara baru ini.

Aspek Sosial Budaya

Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di IKN. Saat ini, penduduk setempat di Passer Penajam dan Kutai Kartanegara sudah mencapai sekitar 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di tahun 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045. "Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga," jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata dalam Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/02/2020).

Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kaltim perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian bertambah 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di tahun 2045. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai dampak dari perkembangan wilayah sekitar IKN.

Pemerintah tidak ingin membuat IKN menjadi ceruk tersendiri, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami, tetapi pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang. Oleh oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas berhadap Bappeda Kaltim dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan.

Bappenas menilai terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi akan dikembangkan di kawasan tersebut.

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal dan ketahanan masyarakat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud.

Kementerian PPN/Bappenas adalah salah satu kementerian yang melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial dan budaya dalam pemindahan IKN. Adapun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menggarap KLHS dalam aspek pengelolaan lingkungan. Kajian yang dilakukan merupakan tahap awal, yang perlu didiskusikan dan didalami lebih lanjut dengan berbagai pakar.

"Kota hanya berarti kalau ada masyarakat. Kalau kita berbicara masyarakat, kita bicara konektivitas budaya, bukan sekadar beton, bukan sekadar pabrik, dan bukan sekadar jalan, tapi adalah manusia dan manusia adalah makhluk sosial," ungkap Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengingatkan. (bappenas/ANTARA FOTO: )