:
JPP, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Sinkroninasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kegiatan Penanganan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Banjir di Jabodetabek.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
"Terkait banjir dan pasca banjir di daerah baik di DKI, Tangerang, Bekasi, Lebak, maka Kemendagri hari ini melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkroninasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran," ujar Hadi usai rapat.
Menurut Sekjen, rapat tersebut menyepakati tiga poin krusial yakni penanganan pasca banjir, antisipasi banjir, dan program jangka pendek dan menengah dalam kaitannya dengan anggaran Tahun 2020.
"Kita sepakati terkait banjir ke depan kita ada tiga hal, pertama pasca bencana kita penanganan tanggap darurat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam memberikan bantuan. Kedua antisipasi banjir mendatang karena musim hujan belum selesai. Ini keterpaduan dari Pemda dan Kementerian/Lembaga akan segera menyikapi secara terpadu. Ketiga, kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya dalam penganggaran APBD 2020," jelas Hadi.
Penanganan pasca banjir memerlukan percepatan dalam penyelesaian termasuk masa tanggap darurat. Oleh karenanya Hadi meminta seluruh Pemda yang terdampak bencana di awal tahun untuk melakukan percepatan tersebut.
"Ya, tentunya perlu percepatan dalam penyelesaian tanggap darurat dan pembahasan pada alokasi dana belanja tak terduga, kalau DKI tidak keluar tidak masalah, namun yang lain saya minta segera diselesaikan dan manakala belum selesai bisa dilakukan perpanjangan waktunya," imbuhnya.
Penanganan jangka pendek juga perlu dilakukan guna mengantisipasi curah hujan yang tinggi pada puncak musim hujan yang diperkirakan akan terjadi hingga Maret mendatang.
"Penanganan jangka pendek adalah upaya bersama untuk mengatasi musim hujan yang masih akan berlanjut sampai dengan Maret, ini perlu langkah-langkah strategis, supaya peringatan dini bisa disampaikan secepatnya pada masyarakat," pesan Hadi.
Sementara penanganan jangka panjang perlu perencanaan yang matang agak kejadian serupa dapat diminimalisasi atau bahkan dapat diatasi secara permanen.
"Penanganan untuk permanen artinya memang tahap rekonstruksi, rehabilitasi, maupun perencanaan kedepan agar lebih matang. Untuk itu kami harapkan ada rapat perencanaan pembangunan terpadu khusus untuk Jabodetabek ini penting, misalnya saja terkait pengelolaan sungai," ujar Hadi.
Menurut Sekjen, persoalan bencana alam seperti banjir tak dapat diselesaikan secara parsial, perlu melibatkan seluruh stakeholder baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
"Penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, ini harus komprehensif meliputi Pemerintah Pusat, Pemda, dan dibentuk sebagai suatu sistem, tidak bisa kita sepotong-sepotong," ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti, serta Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad. (dgr/nbh)