:
JPP, JAKARTA - Data valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara karena data yang akurat sangat penting. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020) kemarin.
“Data sekarang ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih, bahkan lebih berharga dari minyak,” ujar Presiden.
Keakuratan data, menurut Kepala Negara, sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar, membuat keputusan yang tepat, dan mengeksekusi program yang tepat sasaran. “Jangan sampai memutuskan, membuat perencanaan, mengeksekusi program enggak pegang data,” ucap Presiden.
Jika ragu tentang data, Kepala Negara mengakui sering menghubungi Kepala BPS dan tidak sampai 1 jam data terkirim. “Dari situlah sebetulnya perencanaan dimulai, keputusan yang tepat itu bisa di eksekusi, program itu bisa dieksekusi. Jangan pakai feeling, bahaya… bahaya sekali,” tutur Presiden.
Sensus penduduk yang dilaksanakan 10 tahun sekali, menurut Kepala Negara, bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan.
“Data penduduk merupakan data dasar untuk membuat perencanaan di berbagai bidang. Dan data hasil Sensus Penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini, tetapi juga membuat proyeksi sampai tahun 2050,” jelas Presiden.
Jumlah penduduk sekarang 267 juta jiwa, menurut Kepala Negara, diperkirakan pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiea. “Artinya pertumbuhan tidak cepat tetapi juga jangan sampai tidak ada pertumbuhan penduduk karena kita butuh produktivitas. Sekarang di Eropa, suami istri banyak yang enggak senang punya anak,” ulas Presiden.
Dengan pertumbuhan normal tersebut, menurut Kepala Negara, Indonesia akan memiliki bonus demografi. “Kalau kita bisa memanfaatkan dengan meng-upgrade, up scalling SDM kita inilah kekuatan besar yang nanti akan kita miliki,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Kepala BPS Suhariyanto. (stkb/nbh)