:
JPP, GRESIK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2020 sertifikat di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro, Gresik, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa sertifikat yang harus keluar tahun 2015 sebanyak 126 juta, sedangkan yang baru diterima masyarakat hanya 46 juta sehingga masih ada 86 juta sertifikat yang belum selesai.
“Oleh sebab itu, Presiden menargetkan tahun 2017 keluar 5 juta sertifikat, 2018 keluar 7 juta sertifikat, dan 2019 keluar 9 juta sertifikat,” ujar Presiden.
Sertifikat ini, menurut Kepala Negara, merupakan tanda bukti hak hukum kepemilikan tanah.
“Tolong ini disimpan, diberikan plastik dan difotokopi sehingga saat yang asli hilang, salinannya digunakan untuk mengurus kembali agar lebih mudah,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa sertifikat yang dimiliki dapat digunakan sebagai agunan ke bank.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara tetap mengingatkan mengenai penggunaan pinjaman. Ia berpesan agar uang pinjaman tidak digunakan untuk beli kendaraan tetapi modal usaha.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyampaikan bahwa 2019 BPN membuat rekor baru total produk sebanyak 11.200.000.
“Di Jawa Timur disertifikatkan 10 juta bidang, masih ada 9,4 juta lagi yang harus diselesaikan,” ujar Sofyan.
Paling lambat 2024, menurut Menteri ATR, seluruh tanah Jawa Timur semua sudah terdaftar. “Batas-batas desa semakin jelas, dengan melakukan pendaftaran berbasis desa,” ucap Sofyan.
Meningkatnya peminjaman uang dari perbankan, menurut Sofyan, oleh orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan perbankan dan menjadikan sertifikat sebagai agunan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutan menyampaikan bahwa penerima sertifikat berasal dari Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, dan juga dari Lamongan.
“Sertifikat yang Bapak/Ibu terima dapat digunakan untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masing-masing,” ujar Khofifah.
Turut hadir dalam agenda kali ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (stkb/nbh)