[Siaran Pers] Indonesia Bawa Agenda Pemerataan Akses Internet dan Keamanan Digital ke Forum ITU 2026

Siaran Pers Kementerian Komdigi

Kamis, 12 November 2026

tentang

Indonesia Bawa Agenda Pemerataan Akses Internet dan Keamanan Digital ke Forum ITU 2026

Pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna menjadi agenda utama Indonesia dalam 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.

Pemerintah menegaskan komitmen membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, penguatan regulasi perlindungan pengguna, serta kerja sama internasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail memaparkan bahwa Indonesia terus memajukan transformasi digital pasca Plenipotentiary Conference 2022.

Fokus utamanya adalah memperluas konektivitas, memperkuat infrastruktur ketahanan digital, dan meningkatkan kapasitas sumber daya.

"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Sekjen Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).

Pemerintah juga terus mengakselerasi teknologi 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.

"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.

Dalam hal tata kelola ekosistem digital, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional secara lintas sektor dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) guna memperkuat pelindungan anak di bawah usia 16 tahun.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Kemkomdigi memastikan keamanan identitas pengguna operator seluler menjadi prioritas utama dengan kewajiban verifikasi biometrik.

"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," tambahnya.

Sekjen Ismail menegaskan tantangan digital saat ini membutuhkan kerja sama lintas batas negara.

Menurutnya, ITU memiliki peran vital sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, dan memperkuat kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027-2030 dan meminta dukungan penuh dari sesama negara anggota.

"Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh," pungkasnya.