Jakarta, InfoPublik — Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan, antara lain dengan memperpendek waktu antrean dan memastikan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memperoleh pelayanan yang baik di fasilitas kesehatan.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan. “Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Budi seusai rapat.

Presiden, menurut Budi, juga menyoroti kesetaraan pelayanan di rumah sakit. Pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan diminta tidak dibedakan dengan pasien non-BPJS. “Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” katanya.

Selain mutu pelayanan, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan turut dibahas dalam rapat tersebut.

Budi mengatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian keuangan program JKN dengan tetap menempatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaannya. “Teman-teman dari BPJS juga menanyakan, Pak kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Kebetulan di sini juga ada Pak Menkeu, Pak Menkeu juga sudah memberikan kejelasan bagaimana ke depannya BPJS ini selama pelayanannya baik, ke masyarakat baik dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga,” ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan peningkatan kualitas layanan perlu mempertimbangkan sejumlah perkembangan dalam sistem kesehatan, termasuk inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, dan peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan, menurut Prihati, juga akan memperbaiki sejumlah aspek pelayanan, termasuk pengendalian dugaan kecurangan (fraud) dan pendekatan dalam pemberian layanan.  “Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kita akan geser ke value based,” lanjut Prihati.

Pendekatan value based diarahkan agar pelayanan lebih menitikberatkan pada nilai dan hasil pelayanan yang diterima peserta, bukan semata-mata jumlah layanan yang diberikan.

“Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” kata Prihati.