Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto mengatakan penguatan dan pemerataan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan agar sistem pertahanan dapat menjangkau wilayah Indonesia yang luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9/2026).

Menurut Presiden, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kekuatan pertahanan di berbagai daerah.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” kata Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti jumlah satuan TNI yang menurutnya belum sebanding dengan cakupan wilayah yang harus dijaga.

Ia mengatakan apabila menggunakan gambaran satu batalion untuk setiap wilayah, masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki kehadiran satuan tersebut.

Menurut Presiden, pemerataan unsur pertahanan juga berkaitan dengan kemampuan negara mengawasi wilayah dan kekayaan sumber daya alam.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ujarnya.

Prabowo turut menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang menurutnya berstatus hutan lindung dan dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan memadai.

Selain kebutuhan personel dan satuan, Presiden menyoroti besaran anggaran pertahanan Indonesia.

Ia mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” kata Prabowo.

Presiden menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, ia mengatakan Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Prabowo menegaskan penguatan kekuatan pertahanan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kehadiran unsur pertahanan di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” ujarnya.