Lantik 18 Pejabat Eselon II, Pj Wali Kota Sabang Minta Pejabat Baru Sukseskan Dua Agenda

Sabang, InfoPublik – Penjabat (Pj) Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi melantik dan mengambil sumpah 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) setempat.

"Selamat kepada Bapak-bapak, pejabat yang baru dilantik. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi," ujarnya saat pelantikan di Aula Pulau Weh Kantor Wali Kota Sabang, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan, pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Sabang ini dilakukan melalui proses penilaian dan prosedur yang panjang.

Proses tersebut mulai tahapan evaluasi dan uji kompetensi hingga memperoleh persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri, rekomendasi Gubernur Aceh, rekomendasi KASN dan pertimbangan teknis dari bidang pengawasan dan pengendalian BKN.  

Adapun pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat nomor 100.2.1.3/1570/SJ, tanggal 29 maret 2024. Sehingga, mutasi yang dilaksanakan telah sah dan sesuai regulasi.

"Banyak tugas dan agenda nasional yang harus kita kerjakan bersama, seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, penyerapan anggaran, dan juga dua agenda nasional yang sebentar lagi akan kita laksanakan yaitu PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024," tegasnya.

Reza berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mendukung dan menyukseskan kedua agenda tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Sehingga, PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Pj Wali Kota Sabang juga mengingatkan karena saat ini masih dalam pembahasan LKPJ di dewan, agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lama tetap membantu OPD yang ditinggalkan jika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh kepala OPD yang baru saat pembahasan di DPRK. (Mc/02)