Hiswana Migas Tanggapi Wacana Pencabutan Sistem Barcode SPBU saat PON Aceh

Banda Aceh, InfoPublik - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin merespons wacana penghentian penggunaan barcode pada saat pengisian BBM di SPBU yang ada di Aceh selama pelaksanaan PON XXI pada September 2024 mendatang.

Menurut Nahrawi, Aceh selaku tuan rumah gelaran akbar olahraga nasional lima tahunan tersebut, diketahui telah menerapkan kebijakan penggunaan barcode di SPBU bagi konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi.

Sejauh ini, kata Nahrawi, program tersebut terbilang berhasil diterapkan di Aceh, dan menjadikan daerah ini sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi tersebut.

"Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan BBM bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak," kata Nahrawi dalam rilisnya, Senin (29/7/2024).

Menurut Nahrawi, pemilihan Aceh sebagai pilot project pendistribusian BBM bersubsidi menggunakan barcode merupakan sesuatu yang sangat prestisius bagi daerah ujung barat Sumatra itu.

"Penggunaan barcode ini, bukan hanya sebagai pilot project nasional yang berhasil, tetapi juga menemukan solusi bagi problem carut marutnya distribusi bbm bersubsidi di Aceh selama puluhan tahun," ujarnya.

Dia membandingkan, pasca penggunaan barcode, BBM bersubsidi relatif tepat sasaran hanya digunakan oleh yang berhak. Para pendompleng yang tidak berhak dan selama ini memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi atau kelompok jadi kesulitan mendapatkan akses.

"Kita pun menaruh harapan bahwa kebijakan ini akan tetap membuat BBM bersubsidi yang diberikan akan cukup hingga akhir tahun, sehingga tidak ada lagi pemandangan lazim yang selalu muncul pada akhir tahun berupa antrean super panjang selama berjam-jam di hamper semua SPBU untuk menanti BBM subsidi, yang kuota setahunnya sudah habis sebelum akhir tahun," tambahnya.

Dia juga merasa prihatin ketika tiba-tiba ada pemikiran untuk mencabut kebijakan yang baik itu. Jika argumentasi yang diajukan adalah penghapusan kebijakan bagus itu penting dilakukan karena Aceh harus menerima tamu dalam jumlah besar yang menghadiri PON, berarti daerah ini memilih langkah mundur untuk mengakomodasi para tamu yang tidak terbiasa dengan penggunaan barcode di SPBU.

Baginya, PON ini justru menjadi ajang dan kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh.

"Ini waktu yang tepat untuk menyosialisasikan keberhasilan Aceh menerapkan sistem barcode di SPBU bagi pengguna bbm bersubsidi. Mengapa Aceh justru harus mundur ke belakang dengan menghapus kebijakan yang bagus itu di tengah kesempatan sosialisasi yang sangat baik bagi seluruh peserta PON yang hadir," ujarnya. (MC/MAD)