Jakarta, InfoPublik - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai pekan depan mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencantumkan batas waktu konsumsi untuk memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi aman.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memastikan makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas waktu yang ditentukan. “Mulai minggu depan ini, kami akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa. Jadi, peran bapak, ibu guru sangat penting sekali di sini,” kata Sudaryono dalam rapat koordinasi tata kelola dan penyelenggaraan MBG bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara daring, Sabtu (8/8/2026).
Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar meminta guru memastikan makanan MBG tidak dikonsumsi apabila waktu yang tertera pada wadah telah terlampaui. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh penerima makanan, baik guru maupun peserta didik. “Kalau memang jamnya di dalam ompreng itu sudah melebihi jam yang tertera di dalam omprengnya, kami minta tidak dikonsumsi. Bapak, ibu guru tidak boleh mengonsumsi, apalagi peserta didiknya atau anak didiknya, siswanya juga tidak boleh mengonsumsi manakala sudah melewati batas dari jam yang ditentukan,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, pencantuman batas waktu konsumsi diperlukan karena makanan MBG disiapkan sebagai makanan segar dan tidak menggunakan bahan pengawet. Karena itu, makanan yang telah matang memiliki rentang waktu tertentu untuk tetap aman dikonsumsi.
Ia menjelaskan, secara umum makanan MBG maksimal dikonsumsi empat jam setelah matang. Batas waktu tersebut menjadi window atau rentang waktu keamanan konsumsi yang perlu diperhatikan oleh sekolah dan penerima manfaat. “Karena sesuai dengan kenormalan dalam penyajian makanan itu, setelah matang itu maksimal empat jam harus dimakan karena makanan ini tidak ada pengawetnya. Memang betul-betul dimasak dengan tidak ultra processed food, sehingga betul-betul ini barang fresh sehingga ada window-nya, ada jendelanya di mana dia aman untuk dikonsumsi,” jelas Sudaryono.
Dengan adanya batas waktu yang tercantum pada ompreng, sekolah diharapkan lebih mudah mengawasi waktu makanan diterima hingga dikonsumsi peserta didik.
Selain mencantumkan batas waktu konsumsi, BGN juga meminta makanan MBG tidak dibawa pulang oleh peserta didik. Makanan yang telah diterima di sekolah dianjurkan langsung dikonsumsi di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. “Kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, bapak, ibu semua, MBG sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makannya satu, dimakan di situ, dikonsumsi di kelas itu di jam yang memang diperbolehkan, dan sebaiknya tidak dibawa pulang,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, larangan membawa pulang makanan berkaitan dengan pengendalian risiko keamanan pangan. Makanan yang disimpan di rumah berpotensi dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman, terutama apabila tidak disimpan dengan kondisi yang sesuai.
Sudaryono menyebut praktik membawa pulang makanan MBG sebelumnya ditemukan dalam sejumlah kasus keracunan. Menurut dia, dampaknya bahkan tidak hanya dialami siswa, tetapi juga anggota keluarga yang ikut mengonsumsi makanan tersebut di rumah. “Ini menjadi satu case keracunan di beberapa titik. Bahkan yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi bapak, ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi,” pungkasnya.
Karena itu, BGN menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu konsumsi serta pengawasan dari pihak sekolah. Pencantuman informasi pada ompreng dan konsumsi langsung di sekolah diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola keamanan pangan MBG.
Kebijakan tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah memastikan Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga terlaksana dengan memperhatikan aspek keamanan pangan dan perlindungan bagi penerima manfaat.