Banyuwangi, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) atas kinerja pengendalian inflasi daerah pada 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Indeks Harga Konsumen (IHK) dan TPID Daerah Paling Koordinatif.
Kedua penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di Kota Surabaya, Provinsi Jatim, Rabu (18/11/2026).
Ipuk mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pasokan, dan meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi.
“Penghargaan ini bukan semata-mata karena kinerja Pemkab, melainkan buah kerja keras banyak pihak di Banyuwangi. Ke depan, kami berkomitmen terus menguatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi di daerah,” kata Ipuk.
Salah satu inovasi yang mendukung keberhasilan Banyuwangi adalah program Pertanian Rendah Karbon & Mekanisasi Alsintan Tekan Inflasi Pangan Banyuwangi).
Program tersebut mengintegrasikan penguatan rantai pasok padi dengan mitigasi risiko iklim, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, serta penerapan metode budidaya rendah karbon.
Dalam pelaksanaannya, program Reborn Metawangi memanfaatkan teknologi PPAI (Plant and Soil Health, Productivity, Assistance, and Innovation) untuk mendukung produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan sarana produksi.
Menurut Ipuk, penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian melalui program tersebut mampu meningkatkan produktivitas panen padi rata-rata 10–15 persen.
“Dengan program ini mampu meningkatkan produktivitas panen rata-rata hingga 10% sampai 15% dengan menerapkan budidaya yang rendah karbon. Teknologi ini juga efektif mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk tanpa menurunkan kuantitas dan kualitas hasil,” urai Ipuk.
Pengembangan ekosistem beras rendah karbon (low-carbon rice) dilakukan melalui kerja sama sejumlah pihak dengan peran yang saling melengkapi.
Pemkab Banyuwangi bertindak sebagai koordinator, sedangkan PT Pandawa Agri Indonesia berperan dalam pendampingan budidaya dan penerapan teknologi pertanian.
Danone Banyuwangi melalui PT Tirta Investama mendukung kegiatan riset, sementara Balai Penyuluhan Pertanian mengoordinasikan kelompok tani. Perum Bulog berperan sebagai pembeli hasil produksi (offtaker) dalam pengembangan rantai pasok tersebut.
“Ekosistem ini tidak hanya fokus menjaga pasokan dan ketersediaan beras, tapi juga meningkatkan konektivitas antara suplai dan pasar beras di wilayah Banyuwangi,” kata Ipuk.
Selain inovasi pertanian, Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai langkah stabilisasi harga, antara lain pemantauan dan evaluasi pasokan pangan, kegiatan pasar murah, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut dilaksanakan bersama Bulog, Bank Indonesia, gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi petani, dan sejumlah mitra terkait.
Upaya itu diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, penghargaan TPID Daerah Paling Koordinatif diberikan atas konsistensi Pemkab Banyuwangi dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian inflasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pengendalian harga, menjaga kelancaran distribusi pangan, dan memperkuat respons terhadap perubahan kondisi pasar.
Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi akan terus melanjutkan kolaborasi lintas sektor serta pengembangan inovasi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah. (*)