Lumajang, InfoPublik – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengingatkan aparatur pemerintah yang menangani perpajakan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan perpajakan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan publik.
Peringatan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L), di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
“Aparatur yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan harus amanah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat disalahgunakan. Kalau terjadi kecurangan di tubuh aparatur, nantinya bisa mengarah pada korupsi. Ini yang harus kita hilangkan. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh dari perilaku kita sendiri,” tegasnya.
Menurut Indah, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Karena itu, pelayanan perpajakan harus dilaksanakan secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab.
Ia menilai upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui sosialisasi peraturan, tetapi juga membutuhkan kerja sama pemerintah, wajib pajak, dan pelaku usaha untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Kita semua harus saling bersinergi. Saya juga terus berupaya bekerja bersama teman-teman agar di lapangan dapat diminimalisasi adanya kecurangan, baik dalam pelaksanaan maupun di internal aparatur pemerintah. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ketertiban dalam berusaha di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.
Bupati Lumajang juga menekankan pentingnya pengelolaan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya sebagai Bupati Lumajang harus bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan, harus dijalankan secara tertib, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Eman Eliab, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perubahan ketentuan administrasi perpajakan.
Menurut Eman, PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan, pengajuan keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
Ia menjelaskan ketentuan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur pengajuan keberatan serta permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan denda, termasuk yang berkaitan dengan PBB-P5L.
Melalui sosialisasi ini, wajib pajak diharapkan memahami hak dan kewajiban, prosedur pengajuan permohonan, serta persyaratan administrasi yang berlaku.
Eman menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan ketentuan perpajakan.
Pemerintah daerah diharapkan membantu edukasi dan koordinasi sesuai kewenangannya, sedangkan pelaku usaha didorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta menyampaikan data dan informasi secara benar.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Lumajang berharap pemahaman wajib pajak semakin meningkat sehingga kepatuhan perpajakan dapat diperkuat melalui pelayanan yang transparan dan aparatur yang berintegritas.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ad/An-m)