Bone Bolango, InfoPublik –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bersama Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, mematangkan persiapan survei biota laut dilindungi dan sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo melalui Program LAUTRA (Laut untuk Kesejahteraan).
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat DKP Provinsi Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Survei dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari, 17-23 November 2026, dengan sasaran tiga desa di kawasan konservasi, yakni Desa Olele dan Botubarani di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, serta Desa Bilihu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.
Koordinator kegiatan dari BPK Pontianak, Afriya Salsabila, menjelaskan bahwa survei akan dibagi dalam dua kelompok kerja, yaitu tim biofisik dan tim sosial ekonomi. Tim biofisik bertugas mengidentifikasi kondisi ekosistem serta keberadaan biota laut dilindungi, sedangkan tim sosial ekonomi akan menggali informasi mengenai aktivitas pemanfaatan sumber daya laut, kondisi ekonomi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Melalui dua pendekatan ini, kami ingin memperoleh gambaran yang utuh, tidak hanya mengenai kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga bagaimana masyarakat beraktivitas dan memanfaatkan sumber daya di sekitar kawasan konservasi,” jelas Afriya.
Rapat koordinasi juga membahas kesiapan personel, pembagian tugas, sarana dan prasarana, peralatan, serta metode pengumpulan data di lapangan. Kepala Bidang PRL dan PSDKP DKP Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya koordinasi seluruh tim agar pelaksanaan survei berjalan efektif dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi teknis, tenaga ahli Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Sri Nuryatin Hamzah, menjelaskan bahwa survei biofisik akan menggunakan metode pengamatan bawah air, seperti Underwater Visual Census (UVC), Line Intercept Transect (LIT), dan Belt Transect, disertai pengamatan serta dokumentasi biota laut dilindungi. Sementara survei sosial ekonomi dilakukan melalui wawancara terstruktur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis data sosial ekonomi.
Hasil kedua survei tersebut nantinya akan dianalisis secara terpadu untuk menghasilkan rekomendasi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi aktual kawasan. Data biofisik akan memberikan gambaran kesehatan ekosistem dan keanekaragaman hayati, sementara data sosial ekonomi membantu mengidentifikasi pola pemanfaatan, tingkat ketergantungan, serta partisipasi masyarakat pesisir.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyampaikan bahwa survei ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan KKPD Teluk Gorontalo, sekaligus mendukung pelaksanaan Program LAUTRA dalam mendorong ekonomi biru yang berkelanjutan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan langkah pengelolaan kawasan konservasi, termasuk untuk mendukung evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan melalui penilaian EVIKA.
“Pengelolaan kawasan konservasi harus didukung data dan kondisi nyata di lapangan. Kita perlu mengetahui bagaimana kondisi ekosistem, keberadaan biota yang dilindungi, serta aktivitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Dengan begitu, langkah perlindungan dan pemanfaatannya dapat dirumuskan secara lebih tepat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi KKP, DKP Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, unit pelaksana teknis, serta pemangku kepentingan lainnya, survei ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan KKPD Teluk Gorontalo. (mcgorontaloprov/yanto)