Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berperan aktif dalam pengembangan ekonomi biru melalui penelitian, inovasi, dan rekomendasi kebijakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat pesisir.
Dorongan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Maluku Tenggara yang dibacakan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, pada pelantikan Majelis Pengurus Daerah (MPD) ICMI Kabupaten Maluku Tenggara periode 2026–2031.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembekalan dan rapat kerja itu berlangsung di Ballroom Hotel Kimson, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Minggu (15/11/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menekankan bahwa ICMI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya kalangan intelektual, tetapi juga tampil sebagai kekuatan pemikiran, penggerak perubahan, dan mitra strategis pemerintah daerah.
“ICMI tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpulnya kaum intelektual. ICMI harus mampu menjadi kekuatan pemikiran, penggerak perubahan, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat,” kata Wakil Bupati.
Menurutnya, pelantikan pengurus merupakan momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan visi, serta meneguhkan tanggung jawab intelektual agar keberadaan ICMI memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa sejak didirikan pada 1990, ICMI membawa semangat memadukan keimanan, ketakwaan, ilmu pengetahuan, dan amal. Nilai-nilai tersebut diharapkan terus diwujudkan melalui pemikiran dan tindakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan.
Mengusung tema “Cendekiawan Menggerakkan Perubahan, Membangun Ekonomi Biru dan Masa Depan Maluku Tenggara”, pelantikan tersebut dinilai relevan dengan karakteristik Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Laut yang mengelilingi wilayah Maluku Tenggara dipandang bukan sebagai pemisah antarpulau, melainkan penghubung kehidupan masyarakat sekaligus sumber potensi ekonomi yang perlu dikelola secara bijaksana.
“Laut bukanlah pemisah antarpulau, melainkan penghubung kehidupan masyarakat dan sumber kekuatan ekonomi yang harus kita kelola secara bijaksana dan berkelanjutan,” kata Wabup.
Potensi kelautan daerah tersebut mencakup perikanan tangkap dan budidaya, rumput laut, teripang, mutiara, hingga wisata bahari.
Berbagai komoditas dan daya tarik wisata itu dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan.
Namun, pemerintah daerah menekankan bahwa tantangan utama bukan sekadar memanfaatkan kekayaan laut, melainkan meningkatkan nilai tambah ekonomi agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Penerima manfaat yang menjadi perhatian antara lain nelayan, pembudidaya, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan pesisir.
“Tantangan kita bukan hanya bagaimana memanfaatkan kekayaan laut, tetapi bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh nelayan, pembudidaya, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir,” demikian yang disampaikan Wabup.
Ekonomi biru, menurut sambutan Wabup, perlu diterapkan melalui pendekatan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem laut, serta menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memandang dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, tata kelola yang baik, dan kolaborasi lintas sektor sebagai kebutuhan penting.
Dalam konteks itulah, ICMI diharapkan berkontribusi melalui kajian akademis, pemikiran kritis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Selain memberikan masukan kebijakan, kepengurusan MPD ICMI periode 2026–2031 juga didorong untuk merumuskan program kerja yang produktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Organisasi cendekiawan tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia akademik, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang diskusi. Gagasan dan kajian para cendekiawan harus mampu memberikan solusi nyata bagi persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wabup.
Dengan demikian, pengetahuan dan hasil kajian tidak hanya berkembang dalam ruang diskusi, tetapi juga dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan secara nyata.
Pemerintah daerah menilai kontribusi kaum cendekiawan perlu dilihat dari kemampuan gagasan dan karya mereka dalam membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
Melalui kepengurusan baru, MPD ICMI Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan mampu memperkuat kontribusi intelektual dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi kelautan secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan cendekiawan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai tambah sumber daya laut sehingga manfaat pembangunan ekonomi biru semakin dirasakan masyarakat Maluku Tenggara.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)