Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengikuti wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2026 secara daring di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (12/11/2026). (MC Diskominfo Kab. Lumajang/An-m)
Lumajang, InfoPublik – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi indikator penilaian pemerintah. Transparansi harus dibangun sebagai budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Indah saat mengikuti tahap wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jatim secara daring dari Ruang Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (12/11/2026).
"Manfaat-manfaat yang terukur, yang kemudian membuat Bupati semakin semangat bahwa keterbukaan ini harus menjadi budaya," ujar Indah.
Menurutnya, keterbukaan informasi perlu menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari, bukan hanya dijalankan ketika menghadapi proses evaluasi.
Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memperoleh kemudahan akses terhadap informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Indah menilai penyediaan saluran informasi saja belum cukup untuk mewujudkan transparansi. Informasi yang disampaikan juga harus mudah diakses, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengaitkan penguatan keterbukaan informasi dengan visi pembangunan Kabupaten Lumajang, yakni mewujudkan daerah yang amanah, manusiawi, dan berkeadilan.
Melalui penerapan prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Penguatan budaya transparansi juga membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam pengelolaan dan penyampaian informasi sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim menjadi sarana bagi Pemkab Lumajang untuk mengevaluasi kualitas pelayanan informasi dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.
Indah berharap proses evaluasi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan, sehingga transparansi tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi menjadi bagian dari pelayanan publik sehari-hari.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/An-m)
