Evaluasi PUG 2026, Pemko Padang Ikuti Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya
Padang, Infopublik – Capaian pembangunan gender Kota Padang menjadi modal bagi pemerintah kota dalam mengikuti evaluasi nasional Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Pemerintah Kota Padang menjalani verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memvalidasi bukti dan capaian pengarusutamaan gender (PUG) periode 2024–2025.
Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Padang menyebut Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) telah melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga dilaporkan mencatatkan capaian yang baik.
Verifikasi berlangsung secara hibrida di Ruang Abubakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (11/11/2026). Proses ini menjadi bagian dari penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Swesti Fanloni, mengatakan capaian indikator tersebut menjadi salah satu modal bagi Padang untuk bersaing dalam penilaian tingkat nasional.
“Dari tiga indikator kinerja outcome—IPG, IDG, dan IKG—dua indikator outcome kita sudah berada di atas rata-rata nasional. Meskipun persaingan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, dari capaian outcome kita optimistis penganugerahan Parahita Ekapraya ini menjadi milik Kota Padang,” ujar Swesti.
Menurut dia, PPE merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. Namun, penilaian tidak hanya berkaitan dengan capaian indikator, melainkan juga bukti pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender.
Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Pemko Padang mengandalkan koordinasi Pokja PUG dan tim penggerak (driver) yang melibatkan Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Koordinasi lintas sektor ini penting agar perspektif gender tidak berhenti sebagai program khusus, tetapi terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan perempuan maupun laki-laki dapat dipertimbangkan dalam kebijakan serta layanan pemerintah.
Swesti menegaskan, verifikasi lapangan menjadi kesempatan untuk menunjukkan konsistensi Pemko Padang dalam menjalankan agenda tersebut. “Hari ini Pemko Padang mengikuti verifikasi lapangan berkaitan dengan penganugerahan Parahita Ekapraya. Ini sebuah penghargaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang memang komitmen dan konsisten dalam mendukung pengarusutamaan gender,” katanya.
Verifikasi dilakukan oleh tim KemenPPPA yang dipimpin Maftuh Muhtadi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Bobby Firman, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Bagi Kota Padang, evaluasi PPE 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang responsif gender. Capaian indikator yang positif perlu diikuti bukti nyata bahwa perencanaan, anggaran, dan pelayanan publik semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara setara.
(Tfk)
~ 📤 by Ju
