Dorong Investasi Perumahan dan Kota Satelit, Wako Fadly Amran Terima Audiensi DPP APERSI
Padang, Infopublik – Kebutuhan hunian terjangkau di Kota Padang menjadi salah satu tantangan seiring perkembangan kota menuju kawasan metropolitan. Untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak sekaligus mendorong investasi perumahan, Pemerintah Kota Padang menjajaki penguatan kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
Salah satu agenda yang dibahas ialah pengembangan kota satelit yang terintegrasi dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Melalui konsep ini, pengembang menyediakan hunian, sedangkan pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas publik yang mendukung kebutuhan warga.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI Deddy Indrasetiawan dan jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (10/11/2026).
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan, terutama melalui penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta membuka peluang investasi di sektor perumahan.
“Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya,” kata Fadly Amran.
Namun, pengembangan kawasan perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan unit rumah. Kepastian status lahan dan legalitas fasos-fasum juga menjadi bagian penting agar fasilitas yang dibutuhkan warga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat pendataan dan penyelesaian sertifikasi fasos-fasum di kawasan perumahan dengan target yang terukur. “Saya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu diperkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain persoalan legalitas, audiensi tersebut membahas iklim investasi dan penyesuaian tata ruang, terutama terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan tata ruang menjadi faktor penting dalam menentukan ruang pengembangan perumahan sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian.
Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyatakan pihaknya siap mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kelompok masyarakat di bawah kategori MBR.
“APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR, serta mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah,” ungkap Deddy.
Ia juga menyoroti penetapan alokasi LP2B Kota Padang sebesar 48,74 persen, lebih rendah dibandingkan target awal 87 persen. Menurutnya, penyesuaian tersebut mempertimbangkan kondisi wilayah serta karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan dan diharapkan membuka peluang pengembangan sektor perumahan.
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPD APERSI Sumatra Barat Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria.
Ke depan, tantangan pengembangan perumahan di Padang bukan hanya meningkatkan jumlah rumah yang dibangun, melainkan memastikan hunian terjangkau didukung kepastian hukum, akses terhadap fasilitas publik, serta tata ruang yang seimbang. Sinergi pemerintah dan pengembang diharapkan dapat memperluas pilihan hunian bagi masyarakat sekaligus membangun kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.
(Dv)
~ 📤 by Ju
