Wabup Alif Tekankan Pengawasan Perubahan Data SIPD dalam Penyusunan APBD 2027
Gresik, InfoPublik – Perubahan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu titik krusial dalam menjaga akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak mengubah program maupun menambahkan rekening anggaran di luar mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD 2027.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran yang disusun tetap konsisten dengan perencanaan dan kesepakatan bersama, sekaligus mencegah munculnya perubahan pada tahap akhir penganggaran. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Aston Gresik, Kamis (5/11/2026).
Menurut Alif, setiap perubahan dalam SIPD harus mengikuti tahapan dan ketentuan penganggaran yang berlaku. Perangkat daerah tidak diperkenankan mengubah program, kegiatan, subkegiatan, maupun menambahkan rekening baru tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, perubahan data dalam SIPD dapat ditelusuri berdasarkan identitas pengguna maupun bagian yang mengalami perubahan. Fitur tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan memastikan proses penyusunan anggaran berlangsung secara tertib.
“Pengawasan ini penting agar apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama tidak berubah pada akhir tahapan penganggaran. Seluruh perangkat daerah harus mengikuti ketentuan dan menjaga konsistensi perencanaan yang telah disusun,” tegasnya.
Selain pengawasan terhadap perubahan data, Alif meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap usulan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra).
Kedua dokumen tersebut menjadi acuan arah pembangunan daerah selama lima tahun. Karena itu, setiap usulan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.
Ia mengingatkan perangkat daerah agar meningkatkan disiplin perencanaan dan menghindari pengajuan program di luar dokumen yang telah ditetapkan, termasuk usulan tambahan yang muncul menjelang penetapan APBD.
Alif juga menyoroti perlunya optimalisasi struktur belanja daerah, terutama untuk memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Pengalokasian anggaran harus memperhatikan ketentuan yang berlaku sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Edy Hadiswoyo, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai regulasi penyusunan APBD 2027.
Menurutnya, penganggaran merupakan satu kesatuan proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan harus dijalankan secara tertib dan akuntabel, dengan program yang tetap selaras dengan RPJMD.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir mengingatkan bahwa APBD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan anggaran, menurutnya, tidak cukup diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Manfaat tersebut antara lain tercermin melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penganggaran perlu memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar mendukung kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Sosialisasi ini menghadirkan Hilman Rosada, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik. Selain pemaparan materi, sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme penyusunan anggaran.
Penguatan pengawasan SIPD, konsistensi terhadap dokumen perencanaan, serta orientasi belanja pada manfaat publik menjadi bagian penting dalam memastikan APBD 2027 tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Gresik.
