Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo memperkuat persiapan menghadapi tahapan pemilu melalui kerja sama yang mencakup pencegahan pelanggaran, penguatan netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga pengawasan partisipatif.
Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, di Gedung Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/9/2026).
Ruang lingkup kerja sama meliputi pencegahan dan penanganan pelanggaran serta sengketa pemilu, penertiban alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS), pemutakhiran data, serta penguatan netralitas ASN.
Kolaborasi juga mencakup dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan bencana, layanan kesehatan, pencegahan kekerasan seksual, pengelolaan arsip, hingga pemberdayaan masyarakat.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengatakan persiapan yang matang diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berlangsung sesuai ketentuan.
“Pemilu bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi juga bagaimana seluruh prosesnya berlangsung jujur, adil, aman, dan berintegritas. Pemkot siap bersinergi dengan Bawaslu dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran serta menjaga kondusivitas daerah,” tegas Aminuddin.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Probolinggo.
“Ini merupakan wujud kesiapan dan penguatan Kota Probolinggo dalam menghadapi seluruh tahapan pemilu. Kita semua berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas,” ujarnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, M. Sonhaji, mengatakan kerja sama dengan Bawaslu melengkapi langkah koordinasi yang sebelumnya juga telah dilakukan Pemkot Probolinggo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sebelumnya, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan KPU. Hari ini dilanjutkan dengan Bawaslu sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Sonhaji mengatakan sinergi antarlembaga diperlukan agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu dapat dipersiapkan sejak dini dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari kegiatan pada masa nonpemilu untuk mempersiapkan tahapan berikutnya.
“Ini merupakan tahapan nonpemilu sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan pemilu nantinya. Tahapan pemilu sudah mulai dipersiapkan tahun depan, seiring dengan adanya pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah,” jelasnya.
Terkait waktu pelaksanaan pemilu berikutnya, Johan mengatakan Bawaslu masih menunggu ketentuan lebih lanjut yang akan ditetapkan melalui regulasi.
Sebelum penandatanganan, Pemkot Probolinggo dan Bawaslu telah menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Pembahasan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama di Aula Bakesbangpol pada Senin (7/9/2026).
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi lintas sektor untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang aman, tertib, berintegritas, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
(vv/pin)