Pemprov Banten Perkuat Sinergi Atasi Backlog Perumahan MBR

Banten, InfoPublik- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat sinergi dengan pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus mengatasi angka kebutuhan rumah (backlog) yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut.

Upaya itu diwujudkan melalui audiensi Pemprov Banten bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD Apersi) Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026).

"Alhamdulillah, hari ini kami menerima audiensi dengan DPD Apersi Banten," ujar Gubernur Banten, Andra Soni.

Audiensi membahas berbagai isu terkait perumahan dan permukiman. Gubernur Andra Soni menekankan, penyediaan perumahan merupakan tugas pemerintah yang membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.

"Banyak hal yang disampaikan, tetapi intinya adalah harapan kita untuk saling bersinergi. Perumahan dan permukiman ini menjadi salah satu tugas penting pemerintah," kata dia.

Menurut Andra Soni, angka kebutuhan rumah (backlog) di Banten masih cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi Banten sebagai wilayah urban yang menjadi kawasan penyangga ibu kota.

Persoalan tersebut, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemprov Banten juga berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), mengingat kepastian regulasi tersebut penting bagi pengembangan kawasan permukiman di Banten.

"Kami sepakat untuk saling bersinergi, mendukung, dan bersama-sama menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya," tegas Andra Soni.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Banten, Anto Distanto, mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dalam penyediaan perumahan bagi MBR.

"Semoga ke depan kita bisa lebih bersinergi di tingkat kabupaten/kota," kata Anto.

(Mills/MC Banten)