Wakil Bupati Siak Syamsurizal, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah di Pekanbaru, Selasa (8/9/2026)/ (Angga MC Siak).
Pekanbaru, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Siak mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan menggali berbagai potensi pendapatan, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak air permukaan, hingga peningkatan kepatuhan perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah di Pekanbaru, Selasa (8/9/2026).
Syamsurizal mengatakan, optimalisasi pajak menjadi bagian penting dalam memperkuat pendapatan daerah. Namun, upaya tersebut harus dilakukan melalui inovasi dan sinergi bersama dunia usaha tanpa menambah beban masyarakat.
"Kita terus berikhtiar meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dengan melakukan berbagai inovasi, mulai dari pajak kendaraan bermotor, potensi pajak air permukaan serta keterlibatan perusahaan dalam upaya mengoptimalkan pajak, namun tidak membebani masyarakat," ujar Syamsurizal.
Syamsurizal menegaskan, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Siak secara khusus mengimbau perusahaan besar yang beroperasi di Siak agar menggunakan kendaraan operasional dengan pelat nomor lokal, seperti seri X.
“Kita minta kendaraan operasional perusahaan, dapat menggunakan pelat nomor lokal seri Siak, untuk mengalihkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) langsung ke daerah di mana perusahaan operasional,” kata dia.
Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah membentuk Satgas Optimalisasi Pajak Daerah.
Satgas tersebut bertugas menata kewajiban perpajakan pelaku usaha sekaligus memastikan potensi penerimaan daerah dapat dihimpun secara optimal.
Menurut dia, optimalisasi pajak membutuhkan verifikasi langsung di lapangan serta kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Polri, TNI, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kolaborasi antara Polri, TNI, Kejaksaan Tinggi dan BPKP menjadi pondasi kita dalam upaya menegakkan aturan ini dan menggali lagi potensi-potensi daerah dalam upaya membangun Provinsi Riau," kata dia.
Dijelaskannya, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut (Wapu) meningkat dari 19 menjadi 26 perusahaan.
(Dep/MC Siak)
